ANALISIS HAPUSNYA HGU BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH TERLANTAR DARI BPN : Studi Kasus atas Putusan Nomor : 25/G/2013/PTUN.JKT
DOI:
https://doi.org/10.47313/jib.v40i55.410Keywords:
Rights to possess lands, Unused lands, transferring the rights to the stateAbstract
Fulfilling the rights of land regulated in the Undang-undang Pokok Agraria (Indonesia’s land law) is meant to enable the holders to make use of the land properly. The unused lands prevailing in cities and villages across Indonesia are considered the act of against the law. Therefore it is imperative that members of the society be informed of their responsibility in this regards, for various economic purposes taking into account the green economy. By doing so the penalty in the form of returning the lands as the property of the state can be avoided. The paper is a case study of the take-over by the state under the State’s decision Number : 25/G/2013/PTUN.JKT taking place in Jakarta in 2013.References
Buku
Harsono, Boedi, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta
Ibrahim, Johnny, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang
Prodjodikoro, Wirjono, 1986, Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda, Penerbit Intermasa, Jakarta
Ruchiyat, Eddy, 1995, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, Penerbit Alumni, Bandung
Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta
Sumardjono, Maria SW, 2009, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Kompas, Jakarta
Artikel
Ketut, I Oka Setiawan, 2009, Dikat Hukum Agraria, Penerbit Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
Setiawan, Usep, 2010, Implementasi PP 11 Menunggu Keberanian, Penerbit Majalah Renvoi No.3.87, Jakarta
Luh Putu Suryani, 2011, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Tanah Di Kota Denpasar, Penerbit Universitas Udayana, Denpasar
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang Dasar Negara 1945
________, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;
________,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2013/PTUN.JKT
