KESALAHAN PENGERTIAN TERMINOLOGI ZINA (OVERSPEL) DALAM KUHP

Ahmad Sobari

Abstract


Penelitian ini bertolak dari permasalahan pokok bagaimanakah formulasi delik
perzinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP hasil
terjemahan, khususnya Pasal 284 KUHP.Untuk membahas permasalahan dalam
penelitian ini, diperlukan metode pendekatan yuridis-normatif, yuridis-empiris,
dan yuridis komparatif.Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengetahui
kebijakan formulasi delik Zina/perzinaan dalam KUHP kaitannya dengan upaya
penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan delik perzinaan.Pendekatan
yuridis-empiris digunakan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang delik
perzinaan dari aspek pidana dan pemidanaan. Selain itu juga digunakan
pendekatan yuridis-komparatif untuk melihat kebijakan formulasi delik perzinaan
menurut undang-undang negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada
salah pengertian terhadap arti dari delik perzinaan di KUHP. Delik Overspel
(Belanda) atau Adultery (Inggris) jika di terjemahkan oleh penulis secara bebas ke
dalam Bahasa Indonesia adalah “zina Perselingkuhan”, dimana kata
“perselingkuhan” atau selingkuh itu mulai popular dimasa jauh sesudah Indonesia
merdeka, sementara Overspel atau Adultery dilatarbelakangi oleh budaya barat
(dimana KUHP itu berasal) yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan
masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai moral, budaya dan
agama. Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan
memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat
Indonesia. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan Overspel atau adultery yang
pengertiannya lebih sempit dari pada pengertian zina itu sendiri. Overspel hanya
dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat
perkawinan.Overspel dapat terkena hukum pidana jika ada pengaduan dari istri
atau suami pelaku.Tanpa adanya pengaduan, atau tanpa diadukan oleh istri/suami
yang menjadi korban, maka tindak pidana Overspel bukan sebagai hal yang
terlarang. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat bangsa Indonesia yang
komunal dan religius dengan mayoritas penduduk adalah muslim. Setiap bentuk
perzinahan, baik telah terikat perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan
yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dan agama. Oleh karena itu, kebijakan
formulasi delik Zina/perzinaan dalam pembaharuan hukum pidana harus dirubah,
rumusan deliknya harus meliputi semua bentuk "perzinaan" baik Overspel atau
adultery maupun fornication yaitu perzinahan secara luas, termasuk hubungan sex
di luar nikah antara lelaki dengan wanita, yang sama-sama belum menikah.


Full Text:

PDF

References


Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, ( Bandung: Citra Aditya

Bakti, 1996), h.292

Kementrian Hukum dan HAM, Kamus Hukum Pidana ( Jakarta: PT Cicero

Indonesia, 1988).h.131

Handoko, Ranu I.P.M, Terminology Hukum, Inggris-Indonesia (Jakarta: Sinar

Grafika, 2000)

Lamintang, Delik-delik khusus: Tindak pindana tindak pidana yang melanggar

norma-norma kesusilaan dan norma kepatutan, ( Bandung: Mandar Maju,

, h.1

Moch. Anwar ( Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II), (

Bandung: Alumni, 1982),h.210

Mahkamah Konstitusi Korea, Constitusional Court Decision Vol.II (2005-2008) (

Seoul, 2009).h.754

Undang-undang pidana korea, 2014 ( seol,2014).h.557

Topo Santosa, Seksualitas dan Hukum Pidana, ( Jakarta: Ind-Hill, 1997), h.92-93

Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, Parados dalam Kriminologi,

(Jakarta: Rajawali, 1989), h.60-61

Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro,

, h.102

Difinisi ‘Adultery’, http://www.artikata.com/arti-2984-

adultery.html https://en.wikipedia.org/wiki/adultery




DOI: http://dx.doi.org/10.47313/nlj.v1i1.676

Refbacks

  • There are currently no refbacks.