ETNOSENTRISME DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI MALUKU UTARA (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA TERNATE)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya rekrutmen pejabat pemerintah daerah di Maluku Utara yang bersifat etnosentrisme di era otonomi daerah khsusu pemerintah daerah Kota Ternate. Sehingga melahirkan keresahan di tengah masyarakat atau menimbulkan kecumburuan sosial atara etnis yang satu dengan etnis yang lain yang ada di Kota Ternate. Peneltian ini menggunakan teori etnosentrisme dari W.G. Summer tahun 1906 untuk melukiskan apa yang disebut  perjudicial attitudes antara in-groupos dan out-groupos. Sikap, kebiasaan, dan prilaku kelompok “kami” lebih suprior dari pada kelompok “kamu”. Azra  tahun 2001, otonomi cendrung mengakibatkan terjadinya kemerosotan integritas nasional. Otonomi cendrung mendorong terjadinya penguatan sentimen dan identitas lokal, yang dalam konteks Indonesia tampak dari meningkatnya sentimen ‘putra daerah” dalam pengisian posisi-posisi pada tingkat lokal. Malahan negara bangsa yang multi etnis akan terancam serius jika propinsialisme atau local nationalism beramalgamasi dengan ethnocentrism, sehingga menjadi ethno-nationalism. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang memahami proses rekrutmen pejabat publik yang bersifat etnosentrisme. Kedua, melalui dokumen dengan pengumpulan data, dengan cara membaca,  dan menganalisa bahan-bahan yang relevan dengan masalah penlitian, seperti buku, artikel dari internet, naskah, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, rekrutmen pejabat publik di Kota Ternate bersifat etnosentrisme. Kedua, para pejabat yang direkrut untuk mejadi pejabat publik di Kota Ternate kebanyakan memiliki latar belakang  identitas etnis Tidore. Ketiga, para pejabat yang berasal dari etnis Tidore kebanyakan menduduki jabatan strategis (basah), sedangkan para pejabat diluar etnis Tidore menduduki jabatan kering. Keempat, para pejabat diluar etnis Tidore yang mendapatkan jabatan ternyata sebagian istri atau suaminya memiliki identitas sebagai etnis Tidore. Implikasinya teoritis menunjukkan bahwa rekrutmen pejabat publik di Kota Ternate yang bersifat etnosentrisme, karena kelompok etnis yang berkuasa meresa dirinya lebih suprior atau lebih hebat dari kelompok etnis yang tidak berkuasa. Selain itu, direkrutnya para pejabat yang bersifat etnosentrisme, dengan tujuan supaya kelompok etnis yang sedang berkuasa dapat melahirkan kader kepemimpin baru agar mereka dapat mempertahankan kekuasaan identitas etnisnya. Namun ternyata di balik rekrutmen pejabat yang bersifat etnosentrisme ini, menimbulkan kecumburan sosial yang luar biasa antara etnis yang satu dengan yang lain. Hal ini berdampak kepada sistem pemerintahan di Kota Ternate yang berjalan tidak efektif dan tidak efeisen.