Ilmu dan Budaya
https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya
<p>Ilmu dan Budaya adalah Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS) Jakarta. Ilmu dan Budaya pertama kali terbit tahun 1978 dengan Nomor : 503/SK/Ditjen PPG/1978. Kajian Jurnal ini meliputi bidang Ilmu dan Budaya seperti Ilmu Sosial, Ekonomi, Hukum, Politk, Sastra, Komunikasi, Strategi Kemanusiaan, Administrasi Publik, Budaya dan Peradaban, dan Ilmu-Ilmu Sosial lainya (Multidisiplin Ilmu). Jurnal ini terbit setiap tahun 2 kali yaitu, Bulan April dan Oktober dengan Nomor <a href="https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1180436409" target="_blank">PISSN : 0126-2602</a>, <a href="https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20210708590879613" target="_blank">EISSN : 2798-6160</a>.</p>Universitas Nasionalen-USIlmu dan Budaya0126-2602COVER
https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/4103
Redaksi Jurnal
Copyright (c) 2025
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2025-04-302025-04-30461Pengaruh Penyederhanaan Birokrasi, Integrasi Dialog Kinerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai melalui Transformasi Digitalisasi sebagai Variabel Intervening pada Lingkup Eselon II di Kemenko Marves Periode Januari 2024–Maret 2025
https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/4066
<p><em>This research was conducted to evaluate the impact of implementing bureaucratic simplification, performance dialogue integration, and the work environment on employee performance, with digital transformation as an intervening variable at the Echelon II level in the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (Kemenko Marves). This study also aimed to explore how bureaucratic simplification, combined with digital transformation and the implementation of performance dialogue, can create a more adaptive work environment and drive improvements in employee performance. This research uses a quantitative approach with data collection methods conducted through surveys of employees at the Echelon II unit of the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment. The results indicate that bureaucratic simplification, performance dialogue integration, and work environment have a positive and significant effect on employee performance. Digital transformation acts as an intervening variable that strengthens the relationship between these factors and performance outcomes. In particular, performance dialogue integration and work environment show an indirect influence on employee performance through digital transformation. These finding provides empirical evidence that the integration of performance management, workplace improvement, and digitalization is key to supporting organizational effectiveness and accelerating the achievement of bureaucratic reform goals.</em></p> <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak implementasi penyederhanaan birokrasi, integrasi dialog kinerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, dengan transformasi digital sebagai variabel intervening pada lingkup Eselon II di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Penelitian ini juga dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana penyederhanaan birokrasi yang dikombinasikan dengan transformasi digital dan penerapan dialog kinerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif serta mendorong peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui survei terhadap pegawai pada unit Eselon II Kemenko Marves. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi, integrasi dialog kinerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Transformasi digital berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan kinerja pegawai. Secara khusus, integrasi dialog kinerja dan lingkungan kerja terbukti memiliki pengaruh tidak langsung melalui transformasi digital terhadap peningkatan kinerja pegawai. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa integrasi manajemen kinerja, perbaikan lingkungan kerja, dan digitalisasi merupakan kunci dalam mendukung efektivitas organisasi dan mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi.</p>Lailun Maulidiyah
Copyright (c) 2025
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2025-04-302025-04-30461123Telaah Fungsi dan Tugas DPRD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Reformasi
https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/4037
<p><em>This article examines the function and role of the Regional People's Representative Council (DPRD) within the framework of regional autonomy, which began to be implemented during the reform era. Using a qualitative approach, this article employs a literature review method to analyze how the DPRD, as a regional legislative body, can realize the objectives of regional autonomy, namely improving local community welfare and accelerating development. The discussion results indicate that as a legislative institution at the regional level, the DPRD plays a crucial role in ensuring that regional policies align with the needs of the community and in supporting the effectiveness of local government implementation. Therefore, strengthening institutional capacity and improving the quality of DPRD members are strategic steps in supporting democratic and participatory local governance.</em></p> <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Artikel ini merupakan telaah terhadap fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka otonomi daerah yang mulai diterapkan pada masa reformasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengkaji DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mempercepat pembangunan. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan daerah sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota DPRD menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.</p>Yohanes OciEfriza Definitif Endrina Kartini Mendrofa
Copyright (c) 2025
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2025-04-302025-04-304612431Peran WALHI Jakarta sebagai Civil Society Organization dalam Dinamika Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta
https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/4036
<p><em>Civil Society Organizations (CSOs) are a form of civil society that is organized and united to achieve specific goals, playing a significant role in promoting democratization and supporting sustainable development. This study was conducted to explore the role of the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) Jakarta as a civil society organization (CSO) in the policy of Jakarta Bay reclamation by analyzing the main functions of CSOs in influencing the processes of public policy formulation, implementation, and evaluation. This research uses a qualitative approach, with data collection techniques carried out through in-depth interviews with WALHI Jakarta staff and literature review. The study's findings reveal that WALHI undertakes multiple strategic roles, including advocacy, education, community mobilization, policy monitoring, and legal litigation. These roles align with Larry Diamond's theory emphasizing civil society's autonomy, participation, and pluralism, as well as Bance's theory classifying CSO functions as watchdog, advocator, capacity builder, service provider, and catalyst of change. WALHI Jakarta's active involvement in the reclamation issue demonstrates CSOs' critical capacity to counterbalance state and market powers, while underscoring civil society's essential role in achieving inclusive and sustainable governance.</em></p> <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Civil Society Organizations (CSOs) merupakan bentuk dari civil society yang diorganisir dan bersatu untuk mencapai tujuan tertentu, dan peran yang signifikan dalam mendorong demokratisasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta sebagai organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) terhadap kebijakan reklamasi Teluk Jakarta dengan melakukan analisis melalui fungsi-fungsi utama CSOs dalam memengaruhi proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan staf WALHI Jakarta serta kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa WALHI menjalankan berbagai peran strategis, termasuk advokasi, edukasi, mobilisasi masyarakat, pemantauan kebijakan, serta litigasi hukum. Peran-peran ini sejalan dengan teori Larry Diamond yang menekankan pentingnya kemandirian, partisipasi, dan pluralisme dalam masyarakat sipil, serta teori Bance yang mengklasifikasikan fungsi CSO sebagai <em>watchdog</em>, <em>advocator</em>, <em>capacity builder</em>, <em>service provider</em>, dan <em>catalyst of change</em>. Keterlibatan aktif WALHI Jakarta dalam isu reklamasi membuktikan pentingnya kapasitas CSO untuk menjadi kekuatan pengimbang terhadap negara dan pasar, serta menunjukkan pentingnya keberadaan <em>civil society</em> dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.</p>Muhammad Astar ParadiseSahruddin Lubis
Copyright (c) 2025
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2025-04-302025-04-304613244Kajian Pemberdayaan Masyarakat oleh Komunitas Jakarta Mengabdi dalam Perspektif Teori Modal Sosial Fukuyama
https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/4034
<p><em>This study aims to describe the community service and empowerment efforts carried out by the Jakarta Mengabdi Community (KJM) through its four main pillars: Jakarta Cerdas (Smart Jakarta), which focuses on improving education and broadening public knowledge; Jakarta Peduli (Caring Jakarta), which focuses on increasing awareness of socio-economic welfare; Jakarta Sehat (Healthy Jakarta), which focuses on promoting clean and healthy living habits; and Jakarta Lestari (Sustainable Jakarta), which focuses on preserving Jakarta's natural environment and cultural heritage. Using Francis Fukuyama's social capital theory, this article analyzes KJM's efforts to instill trust among community members as a human value through the motto 'Bergerak Dengan Hati' (Moving with Heart), which serves as social capital in implementing its programs and activities. The research employs a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature review. The research subjects are members of the Jakarta Mengabdi Community. The findings indicate that through the motto 'Bergerak Dengan Hati,' the Jakarta Mengabdi Community strives to build mutual trust within society, and this relationship strengthens KJM's social ties in community service and empowerment.</em></p> <p><strong><em>Abstrak</em></strong></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh komunitas Jakarta Mengabdi (KJM) melalui empat pilar utamanya, yaitu Jakarta Cerdas yang fokus pada peningkatan pendidikan dan memperluas wawasan masyarakat, Jakarta Peduli yang fokus pada peningkatan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, Jakarta Sehat yang fokus untuk peningkatan pola hidup bersih dan sehat, dan Jakarta Lestari yang fokus untuk menjaga kelestarian alam dan kebudayaan Jakarta. Dengan menggunakan teori modal sosial Francis Fukuyama, artikel ini menganalisis upaya KJM menanamkan kepercayaan kepada anggota komunitas sebagai nilai kemanusiaan melalui motto ‘Bergerak Dengan Hati’, menjadi modal sosial dalam melaksanakan progam dan kegiatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Subjek penelitian adalah anggota komunitas Jakarta Mengabdi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui motto “Bergerak Dengan Hati”, komunitas Jakarta Mengabdi berusaha membangun kepercayaan masyarakat yang bersifat timbal balik, yang kemudian relasi ini menguatkan relasi sosial KJM dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.</p>Zahra Syahlazka EfriliaKamaruddin Salim
Copyright (c) 2025
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2025-04-302025-04-304614553Tata Kelola Seni di Madura: Studi terhadap Peran Empu Keris Perempuan dalam Pelestarian Tradisi di Desa Aeng Tong-Tong
https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/4032
<p><em>Aeng Tong-Tong Village on Madura Island is known as a center for keris making that has been passed down from generation to generation. In a tradition dominated by male keris masters, female keris masters have emerged who have an important role in maintaining the sustainability of the art of keris making. This study aims to analyze the governance of art applied by female keris masters in preserving culture and managing a creative economy based on cultural heritage. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data collection is conducted through interviews, participatory observation, and literature review. The results show that female keris masters in Aeng Tong-Tong, such as Ika Arista, apply an innovative approach in the governance of art and culture. In the production process, the selection of high-quality raw materials is a priority to ensure the authenticity and aesthetic value of the keris. In addition, the keris making technique maintains traditional values with a combination of modern innovations that do not eliminate spiritual meaning. Keris marketing is still carried out conventionally through word-of-mouth trust networks, which shows that trust is a major aspect in the ecosystem of this industry. The art governance implemented by female keris masters in Aeng Tong-Tong proves that the integration of traditional values and modern strategies can maintain the existence and strengthen the economic value of the art of keris making.</em></p> <p> </p> <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Desa Aeng Tong-Tong di Pulau Madura dikenal sebagai pusat pembuatan keris yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam tradisi yang didominasi oleh empu keris laki-laki, muncul empu keris perempuan yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan seni pembuatan keris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola seni yang diterapkan oleh empu keris perempuan dalam pelestarian budaya serta pengelolaan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empu keris perempuan di Aeng Tong-Tong, seperti Ika Arista, menerapkan pendekatan yang inovatif dalam tata kelola seni dan budaya. Dalam proses produksi, pemilihan bahan baku berkualitas tinggi menjadi prioritas untuk memastikan keaslian dan nilai estetika keris. Selain itu, teknik pembuatan keris tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dengan kombinasi inovasi modern yang tidak menghilangkan makna spiritual. Pemasaran keris masih dilakukan secara konvensional melalui jaringan kepercayaan dari mulut ke mulut, yang menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan aspek utama dalam ekosistem industri ini. Tata kelola seni yang diterapkan oleh empu keris perempuan di Aeng Tong-Tong membuktikan bahwa integrasi antara nilai-nilai tradisional dan strategi modern dapat menjaga eksistensi serta memperkuat nilai ekonomi dari seni pembuatan keris.</p>Adi Agus Premono
Copyright (c) 2025
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2025-04-302025-04-304615459