Ilmu dan Budaya

Representasi Ibu Dalam Video Musik Мамы Не Из Рекламы (Ibu Bukan Dari Iklan) Pada Platform YouTube Berdasarkan Teori Camera Lucida

Alvandi Bagastha Mufid, Mochamad Aviandy — Fri, 15 Nov 2024 00:00:00 +0700

The development of music in Russia has a long history and is heavily influenced by audio-visuals. Starting from the opera performance that gave rise to Glinka in 1836, the first great composer, the development of music in Russia continues to develop into the digital and internet era. Including the development of music videos uploaded via the YouTube platform. This research was conducted to analyze the representation of mothers in the music video entitled Мамы не из рекламы or Mother Not From Advertisements which was uploaded via Anna Kilkiyevich's YouTube account on May 20 2019 and has received 5,429,909 views as of June 2022. This music video is a social campaign Otkazniki.ru, a volunteer foundation whose mission is to help families whose children have been taken or almost abandoned. Analysis of the representation of mothers in the music video was carried out using Roland Barthers' Camera Lucida theory which understands visual phenomena through what is called the studium and punctum. This research uses a qualitative approach with analytical descriptive methods. The results of the research show that the representation of Mama or mothers conveyed in the music video Мамы не из рекламы or Mother Not From Advertisements has a positive nature and depicts the sincere love of a mother.

Abstrak

Perkembangan musik di Rusia memiliki sejarah yang panjang dan sangat dipengaruhi oleh audio-visual. Dimulai dari penampilan opera yang memunculkan Glinka pada tahun 1836, komposer pertama yang terhebat, perkembangan musik di Rusia terus berkembang hingga era digital dan internet. Termasuk perkembangan video musik yang diunggah melalui platform YouTube. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap representasi ibu dalam video musik berjudul Мамы не из рекламы atau Ibu Bukan Dari Iklan yang diunggah melalui akun YouTube Anna Kilkiyevich pada 20 Mei 2019 dan telah mendapatkan 5.429.909 penonton hingga Juni 2022. Video musik ini merupakan kampanye sosial Otkazniki.ru, sebuah yayasan sukarelawan yang mempunyai misi membantu keluarga yang anak-anaknya diambil atau hampir menelantarkan anak. Analisis terhadap representasi ibu dalam video musik tersebut dilakukan dengan menggunakan teori Camera Lucida dari Roland Barthers yang memahami fenomena visual melalui apa yang disebut sebagai studium dan punctum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi Mama atau ibu yang disampaikan dalam video musik Мамы не из рекламы atau Ibu Bukan Dari Iklan memiliki sifat yang positif dan menggambarkan kasih sayang yang tulus dari seorang ibu.

Analisis Penyebab Terjadinya Politik Uang pada Pemilu Pasca Reformasi dalam Perspektif Ekonomi Politik, Hukum, dan Budaya

Dekki Mahroza — Fri, 15 Nov 2024 00:00:00 +0700

Money politics during election campaigns has become increasingly massive in the post-1998 Reformation era. The practice of money politics reflects the process of decline in democratic development in Indonesia. Money politics is caused by various factors, including politic, economic, legal, and culture. This article analyzes descriptively the causes of the of money politics which are caused by political economy, legal and cultural factors. This research is a multidisciplinary research using a qualitative approach applied using a literature study method consisting of books, journals, and newspaper articles related to the author's research. The results of this study indicate that unfair economic development, weak law enforcement, and the continued strength of the patron-client culture are non-political factors causing money politics in Indonesia. The suggestion from the results of this study is that community empowerment carried out by various elements of civil society, whether in the form of political education, economic empowerment of citizens, and building relationships with prospective leaders during the campaign period based on legally binding political contracts, is a strategic effort to combat the massive money politics that occurs in society.

Abstrak

Politik uang pada saat masa kampanye pemilu menjadi semakin massif di era pasca Reformasi 1998. Praktek politik uang mencerminkan proses kemunduran pembangunan demokrasi di Indonesia. Politik uang disebabkan berbagai faktor baik itu politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Tulisan ini menganalisa secara deskriptif penyebab terjadinya politik uang yang disebabkan oleh faktor ekonomi politik, hukum, dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan artikel koran yang terkait dengan penelitian penulis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan pembangunan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan masih kuatnya budaya patron-klien adalah faktor-faktor non-politik penyebab terjadinya politik uang di Indonesia. Saran dari hasil penelitian ini adalah, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berbagai elemen civil society baik itu dalam bentuk pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi warga, dan membangun hubungan dengan calon pemimpin di masa kampanye berdasarkan kontrak politik yang terikat hukum merupakan upaya strategis untuk melawan massifnya politik uang yang terjadi di masyarakat.

Pengaruh Implementasi Penyederhanaan Birokrasi dan Dialog Kinerja terhadap Kinerja ASN di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2024

Lailun Maulidiyah, Fajar Hendra Jaya — Fri, 15 Nov 2024 00:00:00 +0700

This study aims to examine the influence of bureaucratic simplification and performance dialogue on the performance of State Civil Service (ASN) within the Ministry of Maritime Affairs and Investment (Kemenko Marves) in 2024. The method used is quantitative, with data collection techniques through questionnaires distributed to ASN. The hypothesis tested is whether bureaucratic simplification and performance dialogue have a significant effect on employee performance. Data analysis is conducted using multiple linear regression to determine the relationship between two independent variables: bureaucratic simplification and performance dialogue, and the dependent variable: employee performance. The results of the study show that bureaucratic simplification and performance dialogue have a positive and significant impact on ASN performance. Therefore, it is recommended that the government continue to implement bureaucratic simplification policies and strengthen performance dialogue practices to improve the efficiency, effectiveness, and accountability of public services. This research is expected to provide empirical contributions to policymakers in improving ASN performance and supporting the acceleration of Bureaucratic Reform in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyederhanaan birokrasi dan dialog kinerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada tahun 2024. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada ASN. Hipotesis yang diuji adalah apakah penyederhanaan birokrasi dan dialog kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara dua variabel independen: penyederhanaan birokrasi dan dialog kinerja, dengan variabel dependen: kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi dan dialog kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ASN. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah terus mengimplementasikan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan memperkuat praktik dialog kinerja guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan kinerja ASN dan mendukung percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

Analisis Wacana Media Kompas.com dan Akun YouTube Sekretariat Presiden terhadap Simbolisasi Presiden Joko Widodo pada Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Solo 2018 dan Pilpres 2024

Jackson Andre William Kumaat — Fri, 15 Nov 2024 00:00:00 +0700

This study was conducted to explore President Joko Widodo's symbolization of his son, Gibran Rakabuming Raka, in the context of the 2018 Solo Pilkada and 2024 Presidential Election political contestation. The analysis was conducted using Roland Barthes' (1972) symbolization theory as the main framework and enriched with the media framing perspective according to Entman (1993). This study uses a cultural studies perspective with a focus on how the media forms President Jokowi's symbolization narrative towards Gibran. Discourse analysis is used as a method to examine the narrative represented by the Kompas.com media and the Presidential Secretariat Youtube account as research objects to see how symbolization is built and maintained. The results of the study show that the media played a significant role in framing Gibran as Jokowi’s successor, using symbols of leadership, modesty, and integrity associated with Jokowi. This symbolization not only shaped public perception of Gibran, but also strengthened his political identity in the Indonesian political landscape. The findings of this study indicate that Jokowi’s symbolization of Gibran is an example of how myth and symbolism are used to create political legitimacy in a subtle but effective way, and influence political and social dynamics in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi simbolisasi Presiden Joko Widodo terhadap putranya, Gibran Rakabuming Raka, dalam konteks kontestasi politik Pilkada Solo 2018 dan Pilpres 2024. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori simbolisasi Roland Barthes (1972) sebagai kerangka utama dan diperkaya dengan perspektif framing media menurut Entman (1993). Penelitian ini menggunakan perspektif studi budaya dengan fokus bagaimana media membentuk narasi simbolisasi Presiden Jokowi terhadap Gibran. Analisis wacana digunakan sebagai metode untuk mengkaji narasi yang direpresentasikan oleh media Kompas.com dan akun Youtube Sekretariat Presiden sebagai obyek penelitian untuk melihat bagaimana simbolisasi dibangun dan dipertahankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media memainkan peran signifikan dalam membingkai Gibran sebagai penerus Jokowi, dengan menggunakan simbol-simbol kepemimpinan, kesederhanaan, dan integritas yang diasosiasikan dengan Jokowi. Simbolisasi ini tidak hanya membentuk persepsi publik terhadap Gibran, tetapi juga memperkuat identitas politiknya dalam lanskap politik Indonesia. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa simbolisasi Jokowi terhadap Gibran merupakan contoh bagaimana mitos dan simbolisme digunakan untuk menciptakan legitimasi politik secara halus, tetapi efektif, serta memengaruhi dinamika politik dan sosial di Indonesia.

Analisis Dinamika Koalisi Menuju Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024

Fri, 15 Nov 2024 00:00:00 +0700

This study discusses the coalition process and dynamics that occur in the coalition in the 2024 Presidential Election (Pilpres). The presidential and vice presidential nomination threshold provisions (presidential threshold) where the Election Law stipulates that presidential and vice presidential candidate pairs can be proposed by political parties or a coalition of political parties that have at least 20 percent of seats in the People's Representative Council (DPR) or 25 percent of valid national votes in the legislative election, are causes that also influence the pendulum movement of coalition formation. In addition, compensation for the position as a vice presidential candidate from the new coalition that is followed is also a consideration for the coalition. This study uses a descriptive qualitative method with an instrumental case study approach in the 2024 Presidential Election to explain the dynamics of political party coalitions. The results of the study show that the coalition ahead of the 2024 Presidential Election does not focus on policy preferences, or political parties do not pay serious attention to building a coalition based on ideology or public policy for the benefit of the people. Political parties tend to concentrate on how to gain power as a basis for building a coalition. Suggestion, majority political strength is needed to support a strong and effective government so it is important for political parties to form a permanently bound coalition or permanent electoral coalition.

Abstrak

Penelitian ini membahas proses koalisi dan dinamika yang terjadi dalam koalisi pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 ini. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential thereshold) dimana Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif, merupakan penyebab yang turut mempengaruhi gerak bandul pembentukan koalisi. Selain itu, kompensasi jabatan sebagai calon wakil presiden dari koalisi baru yang diikuti juga menjadi pertimbangan koalisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat instrumental pada Pilpres 2024 untuk menjelaskan dinamika koalisi partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi menjelang Pilpres 2024 tidak berfokus pada preferensi kebijakan, atau partai politik tidak memperhatikan secara serius untuk membangun koalisi yang didasarkan pada ideologi atau kebijakan publik untuk kepentingan rakyat. Partai politik cenderung berkonsentrasi pada cara untuk mendapatkan kekuasaan sebagai dasar membangun koalisi. Saran, diperlukan kekuatan politik mayoritas untuk menopang pemerintahan yang kuat dan efektif sehingga penting bagi partai politik untuk membentuk koalisi yang diikat secara permanen atau koalisi elektoral permanen.