https://journal.unas.ac.id/jhon/issue/feed 2024-09-25T20:36:59+07:00 Open Journal Systems <p>JHON (Journal Hukum Officium Nobile) adalah jurnal akademik terkemuka yang fokus pada studi hukum dan kebijakan publik. Didirikan untuk menyediakan platform bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan, JHON bertujuan untuk menyebarluaskan penelitian berkualitas tinggi dan pemikiran kritis dalam berbagai disiplin hukum. Jurnal ini mencakup berbagai topik, termasuk teori hukum, hukum internasional, hukum konstitusi, dan hukum perdata serta pidana.</p> <p>Dengan komitmen untuk memperkuat integritas ilmiah dan memajukan pengetahuan hukum, JHON menerbitkan artikel, kajian kasus, dan ulasan buku yang ditulis oleh peneliti terkemuka dan praktisi hukum. Jurnal ini diharapkan menjadi sumber referensi yang berharga dan mendalam bagi komunitas akademis dan profesional hukum.</p> https://journal.unas.ac.id/jhon/article/view/3840 2024-09-25T20:36:59+07:00 Cucuk Endratno cucu.endratno@civitas.unas.ac.id Masidin Masidin@civitas.unas.ac.id Mustakim mustakim@civitas.unas.ac.id

<p>Penanaman modal asing menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal asing hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal asing dapat di atasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah dengan investor, kepastian hukum di bidang penanaman modal asing, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normative dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan dikuatkan dengan hasil wawancara dengan pihak direktorat peraturan perpajakan II, yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal asing, sebelum lahirnya UU No.4 Tahun 2009, belum mencerminkan prinsip keadilan karena masih menguntungkan pihak investor, di sisi lain pemerintah RI dan masyarakat setempat banyak merasakan dampak negatif. UU Minerba yang terbaru, yang lahir di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, sudah mencerminkan prinsip keadilan. Implementasi peraturan penanaman modal asing yang mengedepankan prinsip keadilan, masih belum terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan pokok yang belum dilaksanakan oleh perusahaan ybs, di antaranya pemenuhan pembangunan smelter dan divestasi saham.</p>

2024-09-25T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2024 Journal Hukum Official Nobile