NATIONAL JOURNAL of LAW

10.47313 AKTUALISASI FAST TRACK LEGISLATION DI BERBAGAI NEGARA SERTA PENGADOPSIAN METODENYA PADA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

2024-10-03T17:23:24+07:00

Sejak Oktober 2019 sampai Desember 2020 dalam kurun waktu 2 tahun dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin, proses pembentukan undang-undang banyak mendapatkan sorotan. Hal tersebut dikarenakan adanya pembuatan Undang-Undang yang bersifat Fast-Track Legislation atau biasa disebut pembentukan Undang-Undang yang dilakukan secara cepat dan terlihat tergesa-gesa. Fast-Track Legislation (FTL) merupakan sebuah cara dalam membahas rancangan Undang-Undang secara Cepat, mekanisme ini dibuat dalam hal merespon situasi genting baik yang bersifat alam maupun non alam. Terdapat beberapa negara yang telah mengadopsi mekanisme legislasi jalur cepat seperti negara United Kingdom, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Ekuador, negara-negara tersebut sudah mengadopsinya dan membuat payung hukum khusus untuk penggunaan metode fast track legislation. berbeda dengan di Indonesia yang tidak mengenal konsep tersebut, tetapi beberapa undang-undang yang menggunakan metode fast track legislation ini, maka dari hal itu banyak kegaduhan akibat tergesa-gesanya para legislator dalam menggunakan metode tersebut.

From October 2019 to December 2020 within 2 years under the administration of President Joko Widodo and Vice President Ma'aruf Amin, the process of forming laws received much attention. This is because there is a Fast-Track Legislation or commonly called the formation of laws that are carried out quickly and look hasty. Fast-Track Legislation (FTL) is a way to discuss draft laws quickly, this mechanism is made in terms of responding to critical situations both natural and non-natural. There are several countries that have adopted fast-track legislation mechanisms such as the United Kingdom, New Zealand, the United States and Ecuador, these countries have adopted it and created a special legal umbrella for the use of fast track legislation methods. Unlike in Indonesia which does no recognize the concept, but some laws that use the fast track legislation method This, therefore, caused a lot of noise due to the haste of legislators in using this method

10.47313 DUGAAN CACAT HUKUM PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 190/G/2021/PTUN.SBY DALAM SURAT KEPUTUSAN REKTOR NO. 887/UN3/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022

2024-10-03T17:26:59+07:00

Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk menangani penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum untuk Sdr. Luqman Alwi belum sepenuhnya sesuai dengan teori perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yuridis nya yang sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata. Pertimbangan hakim yang tidak mengabulkan kerugian keuntungan yang diharapkan dalam putusan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY kuranglah tepat, karena kerugian tersebut dapat diperhitungkan dan masuk ke dalam kategori kerugian materiil.

The State Administrative Court functions to handle dispute resolution between the government and citizens or legal entities. State Administrative Disputes are disputes that arise in the field of State Administration between civil persons or legal entities and state administrative bodies or officials both at the central and regional levels as a result of the issuance of a State Administration Decree. The results of the study stated that legal protection for Mr. Luqman Alwi has not fully complied with the theory of legal protection which aims to protect his

10.47313 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PADA KEBAKARAN HUTAN

2024-10-03T17:30:17+07:00

Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan yang serius tentang kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin hari kian meningkat. Perkara lingkungan hidup ini menjadi tanggungjawab besar karena memiliki keterkaitan dengan kualitas kehidupan dimasa mendatang. Dibutuhkan penegakan hukum dilakukan agar kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum, baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan harus mencakup aspek seluruh kegiatan yang secara teknis maupun administratif, hal ini dapat dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku saat ini. Jika terdapat pertentangan dua norma bisa menggunakan Asas Preverensi atau dua asas hukum lainnya yaitu asas lex specialis systematis dan lex Consumen derogate legi Consumte. dalam penyelesaiannya.

Indonesia is currently also experiencing serious problems regarding environmental damage and pollution which is increasing day by day. This environmental matter is a big responsibility because it has a relationship with the quality of life in the future. The existence of law enforcement is carried out so that activities to implement various legal provisions, both preventive and enforcement, must include aspects of all activities that are technical and administrative, where this can be carried out by law enforcement and the government following the rules contained in the current Law. If there is a conflict between the two norms, you can use the Principle of Preference or two other legal principles, namely the principle of lex specialis systematis and lex Consumen derogate legi Consumte. in its resolution.

10.47313 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN KERAS JENIS ARAK CIU TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 126/PID.SUS/2019/PN.BKS)

2024-10-03T17:32:10+07:00

Minuman beralkohol di izinkan beredar di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, namun masih banyak ditemukan beberapa pelaku usaha yang tidak mengantongi izin namun masih beroperasi dalam praktik menjual minuman beralkohol. Akibat dari adanya pelaku usaha yang menjual minuman keras secara sembarangan tanpa mengantongi izin jual adalah beredarnya minuman oplosan yang membahayakan nyawa. Dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah yang ada khususnya mengenai minuman keras. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam menegakkan Peraturan Daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perlu dilakukan upaya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang dampak negatif minuman keras terhadap kesehatan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi dari konsumsi minuman keras, diharapkan akan terjadi penurunan permintaan dan penjualan secara alami. Dan penting untuk dilakukan peningkatan dalam hal keamanan informasi terkait rencana dan pelaksanaan razia melalui pelatihan yang lebih intensif bagi petugas yang terlibat dalam razia, serta penerapan protokol keamanan yang ketat untuk mencegah kebocoran informasi.

Alcoholic beverages are allowed to circulate in Indonesia with applicable provisions, but there are still many businesses that do not have a licence but still operate in the practice of selling alcoholic beverages. The result of businesses selling liquor carelessly without a licence is the circulation of oplosan drinks that endanger lives. In law enforcement carried out in 2 (two) ways, namely preventive and repressive. Preventive action is carried out if possible and there is still public awareness to comply with the law. While repressive action is an action taken if preventive action is ineffective, so that the community implements the law even though it is forced. The implementation of law enforcement is carried out to enforce existing Regional Regulations, especially regarding liquor. Lack of community participation in enforcing Regional Regulations. Based on the research conducted, it is necessary to make more intensive educational efforts to the community about the negative impact of alcohol on health and society as a whole. By raising awareness of the risks and consequences of liquor consumption, a natural decline in demand and sales is expected. And it is important to improve information security regarding the planning and execution of raids through more intensive training for officers involved in raids, as well as the implementation of strict security protocols to prevent information leakage.

10.47313 ERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR

2024-10-03T17:35:16+07:00

Kekerasan seksual merupakan semua aktivitas seksual yang melibatkan anak sebelum usia anak diperbolehkan dalam aktivitas seksual. Defenisi kekerasan seksual ini mencakup perbudakan seksual, penyiksaan seksual, penghinaan seksual didepan umum, pelecehan seksual dan perkosaan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius sehingga berujung pada korban kekerasan seksual yang bisa membuat trauma. analisa data tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Maluku Utara sepanjang 2022 yang dihimpun dari Simfoni milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), telah tercatat sebanyak 122 tindak kekerasan seksual. pada awal tahun 2023 yang dirilis dari SIMFONI PPA, sudah ada 18 kasus dari 21 korban yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Halmahera Utara paling tertinggi dalam angka 12 kasus. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi yang memperkosa seorang remaja wanita berusia 16 tahun di Mapolsek Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Akibat hukum tindak pidana pemerkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal sembilan tahun dan minimal tiga tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 278 KUHP karena korbannya adalah anak dibawah umur. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku pemerkosaan dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar pada sidang tertutup hari rabu tanggal 16 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Ternate. Teori yang digunakan adalah teori Pertanggungjawaban Pidana, dan Viktimologi. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Sexual violence is any sexual activity involving children before the age when children are allowed to engage in sexual activity. This definition of sexual violence includes sexual slavery, sexual torture, public sexual humiliation, sexual harassment and rape. Sexual violence against children is a very serious problem that can result in victims of sexual violence that can be traumatized. Data analysis on acts of sexual violence against children in North Maluku throughout 2022 collected from the Simfoni owned by the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A), has recorded 122 acts of sexual violence. In early 2023, released from the SIMFONI PPA, there were 18 cases from 21 victims spread across 5 districts/cities. North Halmahera was the highest with 12 cases. The case of sexual violence committed by a police officer who raped a 16-year-old girl at the South Jailolo Police Station, West Halmahera Regency, North Maluku Province. The legal consequences of the crime of rape in the form of a principal sentence are a maximum of nine years in prison and a minimum of three years. The legal basis is in Article 278 of the Criminal Code because the victim is a minor. The panel of judges sentenced the perpetrator of rape to 6 years in prison and a fine of IDR 1 billion in a closed session on Wednesday, February 16, 2022 at the Ternate District Court. The theories used are the theory of Criminal Responsibility and Victimology. The type of research used is using a qualitative method.