NATIONAL JOURNAL of LAW

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN PT. GAYA FAVORIT PRESS AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 452K/Pdt.Sus-PHI/2019)

Grazela Renata Bunga — 2022-12-22

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang

ketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak professional dalam menangani

pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan yang berujung pemutusan

hubungan kerja sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-

PHI/2019/PN.Jkt.Pst, yang dimana dalam kasus tersebut seorang pekerja

mengalami keterlambatan pembayaran upah akibat kelalaian perusahaan. Metode

penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan

kepada karyawan PT. Gaya Favorit Press sudah sesuai dengan teori perlindungan

hokum represif yang bertujuan untuk menjaga hak normatifnya sesuai dengan Pasal

169 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

pertimbangan hakim yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT.

Gaya Favorit Press dalam putusan Nomor 452K/Pdt.Sus-PHI/2019 telah sesuai,

karena tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Keterlambatan

Pembayaran Upah

Wages are a very crucial problem in the field of employment and even if

unprofessional in handling wages, it is not uncommon for disputes that lead to

termination of employment as occurred in Decision No. 271/Pdt.Sus-

PHI/2019/PN.Jkt.Pst, where in that case a worker experiences a delay in payment

of wages due to the company's negligence. This research method is normative

juridical using secondary data.

The results of the study stated that the legal protection provided to employees of

PT. The Press's Favorite Style is in accordance with the theory of repressive legal820

NJL:

Volume 7, Nomor 2, September 2022

journal.unas.ac.id/law;

nationallawjournal@civitas.unas.ac.id

protection which aims to maintain its normative rights in accordance with Article

169 paragraph (2) of Law No.13 of 2003 concerning Manpower and the

consideration of judges who reject the appeal application of the pt cassation

applicant. The Press's Favorite Style in judgment No. 452K/Rev.Sus-PHI/2019 is

appropriate, because it is not legally reasonable so it should be rejected.

Keywords: Legal Protection, Termination of Employment, Late Payment of Wages

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADI INVESTASI ILEGAL DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tri Baskoro Bintang — 2022-09-30

Perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai lembaga keuangan bukan

bank harus memperoleh izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan

Pasal 55 ayat (1) UU OJK. Ketentuan perlindungan konsumen dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dimulai dengan kewajiban-kewajiban pelaku usaha jasa

keuangan, fasilitasi pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian

pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengendalian internal, pengawasan

perlindungan konsumen jasa keuangan, dan sanksi. Otoritas Jasa Keuangan

memang secara khusus telah memberikan layanan penyelesaian aduan sengketa

konsumen lembaga jasa keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Namun, dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014

tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan,

maka peran Otoritas Jasa Keuangan yang dulunya dapat memberikan fasilitas

penyelesaian pengaduan konsumen kini bertindak menetapkan peraturan,

melakukan pengawasan, dan penindakan terhadap pelaku usaha sektor jasa

keuangan yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan demi mewujudkan kepastian

dan jaminan hukum dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang dalam hal

ini merupakan konsumen yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan

berinvestasi, misalnya resiko terjadinya kejahatan pasar modal. Kejahatan pasar

modal atau capital market crime merupakan pelanggaran hukum yang ada

hubungannya dengan pasar modal baik pelanggaran peraturan perundang

undangan di bidang pasar modal itu sendiri, maupun pelanggaran peraturan

perundangundangan di luar bidang pasar modal tetapi perbuatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, OJK, Perlindungan Konsumen

Companies that carry out activities as non-bank financial institutions

must obtain permission from the OJK (Financial Services Authority) based on

Article 55 paragraph (1) of the OJK Law. Consumer protection provisions in the

Financial Services Authority Regulation begin with the obligations of financial

service business actors, facilitation of consumer complaints and the provision of 835

NJL:

Volume 7, Nomor 2, September 2022

journal.unas.ac.id/law;

nationallawjournal@civitas.unas.ac.id

complaint resolution facilities by the Financial Services Authority, internal

control, supervision of consumer protection of financial services, and sanctions.

The Financial Services Authority has specifically provided dispute resolution

services for consumers of financial services institutions through the Financial

Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer

Protection in the Financial Services Sector. However, with the Financial

Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2014 concerning Alternative

Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector, the role of the

Financial Services Authority, which used to be able to provide facilities for

resolving consumer complaints, is now acting to establish regulations,

supervise, and crack down on financial service sector business actors who

violate the provisions of the Financial Services Authority Regulation. Legal

protection for consumers is needed in order to realize legal certainty and

guarantees with the aim of protecting the public, which in this case is a consumer

who is covered when carrying out investment activities, for example the risk of

capital market crimes. Capital market crime is a violation of the law that has to

do with the capital market, both violations of laws and regulations in the capital

market itself, as well as violations of laws and regulations outside the capital

market but actions.

Keywords: Legal Protection, OJK, Consumer Protection

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA UPAH BAGI PEKERJA MELALUI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE

Muhammad Iredenta Tania — 2022-09-30

Hubungan hukum antara buruh dan pengusaha tersebut diawali dengan

pembuatan perjanjian kerja baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan.

Perjanjian yang berisi hak dan kewajiban tersebut kemudian dalam pelaksanaannya

sering muncul permasalahan-permasalahan yang apabila tidak ada saling

pengertian ataupun tidak ada kesepahaman dan apabila tidak dapat diselesaikan

akhirnya dapat berujung pada timbulnya perselisihan diantara para pihak. Konflik

atau perselisihan juga dapat terjadi dalam dunia ketenagakerjaan dimana

melibatkan para pihak yang di sebut pekerja dan pengusaha. Sebenarnya konflik

atau sengketa antara pekerja dan pengusaha tidak perlu ditakuti karena konflik

dapat menimbulkan dampak positif bagi pihakpihak yang terlibat asalkan konflik

tersebut tidak dilandasi oleh semangat kekerasan. Jika konflik dilandasi kekerasan

maka akan mendatangkan kerugian dan permusuhan. Selama ini perselisihan antara

pekerja dan pengusaha seringkali diselesaikan dengan cara-cara yang anarkis

seperti demonstrasi dengan kekerasan, pembakaran, pemogokan sampai penutupan

perusahaan. Sebaiknya perselisihan dapat diselesaikan dengan damai dan saling

menguntungkan.

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan menyebutkan : a. Setiap Pekerja/buruh mempunyai hak untuk

memperoleh perlindungan atas: 1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 2) Moral dan

Kesusilaan; dan 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta

nilai-nilai agama. b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna

mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan

dan kesehatan kerja. c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)

dilaksanakan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Restorative Justice.

The legal relationship between workers and employers begins with the making

of employment agreements both in writing and orally. Agreements that contain

these rights and obligations then in their implementation often arise problems that

if there is no mutual understanding or no understanding and if they cannot be

resolved can eventually lead to disputes between the parties. Conflicts or disputes 851

can also occur in the world of labor which involves parties called workers and

employers. Actually, conflicts or disputes between workers and employers do not

need to be feared because conflicts can have a positive impact on the parties

involved as long as the conflict is not based on the spirit of violence. If the conflict

is based on violence, it will bring losses and hostility. So far, disputes between

workers and employers are often resolved in anarchist ways such as violent

demonstrations, arson, strikes and the closure of companies. It is best that disputes

can be resolved peacefully and mutually beneficially.

Based on Article 86 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, it states: a.

Every Worker / laborer has the right to obtain protection for: 1) Occupational

Safety and Health; 2) Morals and Decency; and 3) Treatment in accordance with

human dignity and religious values. b. To protect the safety of workers / workers in

order to realize optimal work productivity, occupational safety and health efforts

are carried out. c. Protection as referred to in paragraphs (1) and (2) is carried out

in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Legal Protection, Workers, Restorative Justice

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KESADARAN HUKUM DALAM BERSOSIAL MEDIA

Ahmad Sobari — 2022-12-22

Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa-pun yang

membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan

dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi Informasi menyatukan komputasi dan

komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Saat ini banyak orang yang

melakukan hubungan sosial yang tidak terlepas dari teknologi khususnya media sosial.

Media sosial adalah media berbasis online yang dapat digunakan untuk berpartisipasi,

berbagi, dan menciptakan komunikasi antara sesama pengguna melalui situs web seperti:

blog, jejaring social, wiki, forum, dan dunia virtual. Teknologi informasi Media Sosial

telah mempunyai dampak positif maupun negatif, dampak positifnya memberikan

kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan peradaban manusia, pada sisi

negatifnya, salah satunya adalah menjadi sarana bagi kejahatan dunia siber, perbuatan

melawan hukum melalui dunia siber. Dengan terjadinya dampak negatif tersebut, maka

tidak hanya ruang lingkup hukum yang harus diperluas, dan hukum baru yang dibuat

untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut, tetapi juga kesadaran hukum

masyarakat. Penelitian ini fokus pada kesadaran hukum dalam bermedia-sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.

Kata kunci: Teknologi Informasi, Kesadaran hukum, karyawan pabrik, media sosial, Kejahatan dunia siber.

Information technology (IT) is a general term for any technology that assists humans in creating, converting, storing, communicating, and/or disseminating information. Information Technology combines high-speed computing and communications for data, voice, and video. Many people have social relationships that cannot be separated from technology, especially social media. Social media is an online-based media that can be used to participate, share, and create communication between users through websites such as blogs, social networks, wikis, forums, and virtual worlds. Information technology Social Media has had both positive and negative impacts, the positive impact of which contributes to the improvement of welfare, and the progress of human civilization, on the negative side, one of which is being a means for cybercrime, and unlawful acts through the cyber world. With the occurrence of these negative impacts, it is not only the scope of the law that must be expanded, and new laws made to cover these acts, but also the legal awareness of the community. This study focuses on legal awareness in activity on social media. This study uses a normative juridical research method.

Keywords: Information Technology, Legal awareness, social media, Cybercrime, legal

reach

KETIDAKJELASAN UNSUR-UNSUR KESALAHAN DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR GUGATAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PTUN

Cipta Tazky Muhammad — 2022-09-30

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 penggunaan asas-asas umumpemerinta han yang baik, penerapannya didasarkan atas ketentuan pasal 14 jo. Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Petunjuk Mahkamah Agung (Juklak) tanggal 24 Maret 1992 Nomor : 052/Td.TUN/II/1992 ,hal ini disebabkan pasal 53 ayat 2 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak secara tegas mencantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai salah satu alasan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan dimasukannya asas-asas umum

pemerintahan yang baik dalam ketentuan undang-undang, dengan demikian asas-asas umum pemerintahan yang baik dianggap telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal. Implilaksi dari Undang-Udang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan alasan gugatan atau beroepsgrunden yaitu dimasukannya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004), bahkan dalam perkara di PTUN dijadikan salah satu dasar pertimbangan dari Putusan hakim. Asas adalah dasar pemikiran yang umum dan abstrak dan tidak mempunyai sanksi sedangkan Norma adalah hukum konkrit dan mempunyai sanksi. Norma hukum yang unsur-unsurnya jelas atau konkrit saja yang dapat dijadikam dasar pertimbangan suatu perbuatan yang salah atau benar. Penelitian ini merupakan penelitian

normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, asas dan norma, dasar gugatan, dasar putusan hakim, unsur-unsur suatu ketentuan.

Before the enactment of Law No. 9 of 2004 on the use of general principles of good governance, its implementation was based on the provisions of Article 14 jo. Article 27 of Law Number 14 of 1970 concerning the Principles of Judicial Power and Instructions of the Supreme Court (Juklak) dated March 24, 1992 Number: 052/Td.TUN/II/1992, this is due to Article 53 paragraph 2 of Law Number 5 The year 1986 did not explicitly include the general principles

of good governance as one of the reasons to challenge the State Administrative Decree, with the inclusion of general principles of good governance in the provisions of the law, thus the general principles of good governance are considered to have been a strong legal basis. The implication of Law No. 9 of 2004 on the procedural law of the State Administrative Court is related to the reasons for the lawsuit or beroepsgrunden, namely the inclusion of general

principles of good governance (AAUPB) as one of the reasons that can be used to challenge the State Administrative Decree (Article 53 paragraph 2 letter b of Law No. 9 of 2004), even in the Decision of the Administrative Court judge, it is used as one of the basic considerations of the Decision. Principles are general and abstract rationale and have no sanctions, while norms are concrete laws and have sanctions. Legal norms whose elements are clear or concrete that can be used as the basis for considering an act that is wrong or right. This research is normative research with a statutory approach.

Keywords: General principles of good governance, principles and norms, the basis of the lawsuit, the basis of the judge's decision, the elements of a provision

KEDUDUKAN AKTA PENGGABUNGAN (MERGER) DALAM PENDIRIAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK. PADA MASA PANDEMI COVID-19 GUNA PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN

Albert Tanjung — 2022-12-22

Pandemi Covid-19 merupakan bencana nonalam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronan Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Sejak munculnya kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020, masa pandemi ini masih belum berakhir. Meski demikian, tidak menghalangi keberadaan

transaksi-transaksi yang ditujukan kepada perputaran ekonomi masyarakat. Berlandaskan perbuatan hukum, sehingga menimbulkan efek legal terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Dibutuhkan kesepakatan dari para pihak yang berkepentingan berdasarkan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti halnya dalam penggabungan (merger)

antara PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. dan PT. Bank BNI Syariah, Tbk. ke dalam PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Untuk memenuhi keabsahan, dibutuhkan keberadaan Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris. Akta inilah yang kemudian menjadi dasar dari terbentuknya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Bersifat otentik dan wajib memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana

yang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga memiliki pembuktian yang sempurna dalam kondisi apapun. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana bentuk pemenuhan syarat sah perjanjian di dalam

akta penggabungan (merger), serta bagaimana akta penggabungan (merger) dalam pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan disajikan secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa pemenuhan syarat sah perjanjian dalam Akta Penggabungan dapat dipastikan dengan adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk akta dimaksud, kecakapan para pihak dalam bertindak hukum yang dalam hal ini dapat ditinjau berdasarkan akta perubahan terkahir tiap-tiap Perseroan Terbatas, hal tertentu dimana yang menjadi objek adalah penggabungan Perseroan Tebatas itu sendiri (merger) dan sebab yang halal sebagai parameter bahwa klausul-klausul di dalamnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

ketertiban umum dan kesusilaan. Disamping itu, Akta Penggabungan berkedudukan sebagai dasar dari pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., sepanjang akta tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlakuk. Utamanya

Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Kata Kunci: Akta Penggabungan, Penggabungan, Syarat Sah Perjanjian.

The Covid-19 pandemic is a non-natural disaster stipulated based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning Stipulation of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster. Since the emergence of the first case on March 2 2020, this pandemic period has not ended. However, this does not prevent the existence of

transactions aimed at the economic cycle of society. Based on legal actions, thus creating a legal effect on every transaction made. It requires an agreement from the interested parties based on good faith by taking into account the applicable provisions. As in the merger (merger) between PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. and PT. Bank BNI Syariah, Tbk. into PT. Bank BRI Syariah, Tbk. To fulfill the validity, it is necessary to have the Deed of Merger drawn up before a Notary. This deed later became the basis for the formation of PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Is authentic and must fulfill the legal requirements of the agreement as stipulated by Article 1320 of the Civil Code, so that it has perfect evidence under any circumstances. Based on this description, this study

formulated the problem of how to fulfill the legal requirements of the agreement in the deed of merger (merger), as well as how the deed of merger (merger) in the establishment of PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. during the Covid-19 pandemic. Based on this research it was found that the fulfillment of the legal requirements of the agreement in the Deed of Merger can be ensured

by the agreement of the parties as set forth in the form of the intended deed, the ability of the parties to act legally which in this case can be reviewed based on the latest amendment deed of each Limited Liability Company, certain matters where the object is the merger of the Limited Liability Company itself (merger) and legal reasons as a parameter that the clauses in it are not

contrary to laws and regulations, public order and decency. Besides that, the Deed of Merger serves as the basis for the establishment of PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., as long as the deed fulfills the legal requirements of the agreement as stipulated by the applicable laws and regulations. Primarily Article 1320 of the Civil Code as a legal requirement for an agreement.

Keywords: Deed of Merger, Merger, Legal Terms of Agreement.

KAJIAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJA Antara ARTIS DAN dan RUMAH PRODUKSI (Studi Kasus Jefri Nihol dan Falcon Picture)

Linda Christina — 2022-12-22

Tulisan ini berjudul Kajian Hukum Akibat Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antara Artis dan Rumah Produksi (Studi Kasus Jefri Nichol dan Falcon Picture). Masalah yang diteliti adalah akibat hukum dari wanprestasi pada perjanjian kerja antara Artis dan Rumah Produksi, serta penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerja antara kasus Jefri Nichol dan Falcon

Picture. Perjanjian kerja yang diatur dalam perundang-undangan khususnya di industri hiburan, seringkali menghadapi masalah, mulai dari ketidakmampuan salah satu pihak hingga hal-hal yang dilarang oleh ketentuan isi perjanjian kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja antara Jefri Nichol dengan Falcon Picture serta

upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerja tersebut. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data kepustakaan, dan menggunakan metode analisis kualitatif dalam menganalisis bahan hukum. Penelitian ditemukan bahwa telah terjadi wanprestasi yang

dilakukan oleh Jefri Nichol kepada Falcon Picture. Dimana Jefri Nichol tidak memenuhi kewajibannya serta melakukan hal yang dilarang dalam isi ketentuan kontrak kerja. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa yang terjadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan

untuk mengabulkan gugatan Falcon Picture serta menghukum Jefri Nichol untuk membayar ganti rugi.

Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kerja, Penyelesaian Sengketa

This paper is entitled Legal Review Due to Defaults on Working Agreements Between Artists and Production House (Case Study of Jefry Nichol and Falcon Picture). The problems under study are the legal consequences of default on the work agreement between Jefri Nichol and Falcon Picture, as well as the settlement of default disputes on the work agreement between Jefri

Nichol and Falcon Picture. Employment agreements stipulated in legislation, especially in the entertainment industry, often face problems, ranging from the incompetence of one party to things prohibited by the provisions of the content of the employment agreement. The purpose of this study is to find out the legal consequences breach of contract in the employment agreement between Jefri

Nichol and Falcon Picture as well as efforts to resolve the breach of contract dispute in the employment agreement. This research is normative using a statutory approach. The data collection technique used is the collection of literature data, and uses qualitative analysis methods in analyzing legal materials. The results of the study found that there has been a default of contract done by Jefri Nichol to Falcon Picture. Where Jefri Nichol did not fulfill his obligations and did things prohibited in the terms of the employment contract. In addition, in the settlement of the dispute that occurred the South Jakarta District Court Judge has decided to grant Falcon Picture's

lawsuit and sentence Jefri Nichol to pay damages.

Keywords : Default of contract, Employment Agreement, Dispute Resolution.

PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DPD RI TERHADAPRAPERDA DAN PERDA DALAM RANGKA HARMONISASI LEGISLASI NASIONAL DAN DAERAH

Bambang Wiyono — 2022-12-22

The existence of laws and regulations at the regional level is essentially a result

of the implementation of the principle of decentralization in the administration of local government. According to Article 1 point 8 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (Law Number 23 of 2014), decentralization is the handover of Government Affairs by the Central Government to autonomous regions based on the principle of autonomy. At the same time, in an effort to strengthen the principle of decentralization, the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia was born. The idea of forming the DPD is the desire for reform due to the social, economic and political crisis that has occurred since 1997 which led to demands for amendments to the 1945 Constitution. laws and principles of the rule of law. In this research, specialists who are taken and used are descriptive analysis, it is said to be descriptive because this research is described in detail and detail, factual and dynamic

about the research studied in this study. This research will explore how the function of monitoring and evaluating Raperda and Perda owned by DPD RI. As stated in Article 249 paragraph (1) letter j, namely: monitoring and evaluating draft regional regulations and regional regulations. The addition of this authority may be an implication of the Constitutional Court (MK) Decision Number 137/PUU- XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV-2016 which states that the rules are unconstitutional in Law No. cancellation of legislation. After the Constitutional Court's decision, the Central Government (Minister of Home Affairs or the Governor) has no authority to cancel regional regulations. The regulation and practice of supervision of regional regulations and regional regulations is carried out through preventive supervision and repressive

supervision. Preventive supervision is carried out by the Central Government through the following instruments: consultation or facilitation or evaluation of the draft regional regulation before it is approved by the regional head (executive preview)

Keywords: DPD RI, MD3 Law, Raperda, Perda, Monitoring, Evaluation