POLITIK

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT dan DAERAH DALAM OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT

Rochendi S — 2017-06-17

Pada dasarnya, kebijakan Otsus Papua adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Provinsi Papua. Oleh karena itu, penulis mengulas hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam NKRI dengan daerah, khususnya Papua Barat dalam Undang-undang Otonomi Khusus dengan metode kualitatif dan melalui pemahanan konsep desentralisasi. Hasilnya secara tegas menunjukkan, betapa, implementasi otonomi khusus di Papua Barat, ternyata berbeda dengan yang tergambarkan pada otonomi sebagaimana yang tersurat dalam undang-undang tersebut. Faktanya, di lapangan, selama ini, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat belum terlihat.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi Khusus, Papua Barat

RATIONAL CHOICE DALAM KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA

Tri Ratna Rinayuhani — 2017-06-17

Sejak pertama kali ditemukannya kandungan gunung biji besi di Papua, maka, pemerintah Indonesia dengan Freeport McMorran bekerjasama untuk mengeksplorasi gunung biji besi tersebut. Sebagai negara dengan kelemahan ekonomi dan teknologi, sudah barang tentu, melibatkan Freeport McMoran dalam kerjasama eksplorasi dianggap sebagai pilihan yang paling rasional. Namun, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori rational choice, tampak dengan jelas, karena kalkulasi yang kurang tepat dalam setiap kontrak karya yang ada serta karena adanya kepentingan pihak-pihak lain yang ingin diuntungkan dari kerjasama ini, maka, dalam setiap periode kekuasaan yang ada, pemerintah belum mampu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya

Kata kunci : Rational choice, kerjasama

FENOMENA BLUSUKAN DALAM MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK JOKO WIDODO

A Zulkarnain — 2017-06-17

Joko Widodo becomes a political phenomenon in his own way. Taken from three process of Pilkada, two times in Solo(period 2005 and 2010), or one time in DKI (2012), also Pilpres in 2014, has succeeded to make him the winner. Blusukan of Jokowi has created pro and contra in community. Some people think that Jokowi looked for an image, while some others agree with him. Those who agree with him think if blusukan is succeeded to make him closer and more aspirative to the community. By using qualitative method, hence, there are five models connected with the political leadership of Jokowi; the leadership of servants, horizontal, populists, democracy, charismatics and democratic. Moreover, both servants and horizontal leadership are the best among others.

Keywords: Joko Widodo, blusukan, leadership.

Joko Widodo menjadi fenomena politik tersendiri. Dari tiga proses pilkada yang telah di lewati baik di Solo sebanyak dua kali (2005 dan 2010), maupun di DKI satu kali (2012), serta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, telah berhasil menjadikannya sebagai pemenang. Model kepemimpinan politik Joko Widodo yang suka blusukan telah menciptakan pro-kontra di tengah masyarakat. Ada beberapa pihak yang menganggapnya hanya merupakan strategi pencitraan, sebagian yang lain setuju karena melihat blusukan merupakan cara Joko Widodo untuk bisa lebih dekat dan aspiratif

kepada masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teori kepemimpinan, maka, ada lima model yang terkait dengan kepemimpinan politik Joko Widodo, yakni kepemimpinan pelayan, kepemimpin horisontal, kepemimpinan populis kepemimpinan demokratis, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan demokratis --- adapun, model kepemimpinan pelayan (servant leadership) dan kepemimpinan horisontal (horisontal leadership) adalah yang paling menonjol dari kelimanya.

PENYELAMATAN HAK PILIH WARGA PERBATASAN JELANG PILKADA

Alexsander Yandra — 2017-06-17

phase II of Direct and simultaneous elections in Riau province will be experiencing a complex problem. The borderline in some regions and sub-districts it seems become one of it. This problem found occur in in sub-districts 15, 16 and 18 in Simpang Tiga Village, these sub-district now placed under Kampar regency based on ministry decree No. 18 in 201, were it originally listed under the Pekanbaru administration. Yet, this implies to the citizen administrative and vote in the local election. Therefore, KPUD of Riau should do some action to save the votes of the citizen in these less-clear area so they can participated in the local election. This study using Descriptive qualitative
in line with theory of political interest in the local election. The analysis of the study employ ethics and emic then elaborated to investigates the problems. The findings showed that the KPUD of Riau has done some action to solve of the citizen administration problems related to the local election however, it seems not showing a significant result. The findings also showed, these three sub-districts’ in Simpang Tiga showing several responses regarding to the local election, these responses seem strongly related with the political interest among them.

Keywords: Votes, interests and local elections.

Pilkada langsung dan serentak Tahap II di Provinsi Riau pasti akan sarat dengan masalah. Salah satu di antaranya adalah masalah tapal batas daerah. Rukun Warga atau RW 15,16 dan 18 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, yang paska Permendagri No 18 Tahun 2015 menjadi wilayah Kampar --- padahal, sebelumnya masuk wilayah Pekanbaru. Sudah barang tentu, kenyataan ini berimplikasi terhadap administrasi kependudukan dan hak pilih warga. Oleh sebab itu, KPUD Riau segera melakukan upaya penyelamatan hak pilih warga di daerah yang bersengketa tersebut agar dapat tetap berpartisipasi dalam pilkada. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, serta konsep teori kepentingan politik dalam pilkada dan Pemilihan Kepada Daerah serta analisis data melalui interpretasi etik dan emik kemudian dielaborasi dalam kajian tata laksana kepemerintahan sesuai dengan pembahasan yang diteliti, maka, hasil penelitian ini menunjukkan, walau upaya yang dilakukan oleh KPUD Riau dalam penyelamatan hak pilih warga di daerah perbatasan Pekanbaru dan Kampar berjalan belum efektif, namun, sudah menunjukan perbaikan terhadap keberlanjutan hak pilih warga. Selanjutnya, respon warga masyarakat di tiga RW di Kelurahan Simpang Tiga, terkait status daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada serentak tahap II di Provinsi Riau, masih sangat beragam dan terbelah berdasarkan kepentingan politik masing-masing.

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PESISIR TANGGUH DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN TELUK NAGA

Leo Agustino — 2017-06-17

Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT) is a part of empowerment of marine and fisheries independent community national program. There are some problem on tough coastal village program in TanjungPasir village starting from Tangerang district fisheries and maritime officers’ lack of preparedness, less representative in terms of planning, national program of community empowerment is not maximal, Tangerang district of marine and fisheries agency’s weak control, less active of village government, and the weakness of program socialization. The purpose of this
research is to find out how tough coastal village program implementation in TanjungPasir village. The theory which used is public policy implementation according to George C. Edward III. In this theory, there are 4 variables which affect public policy implementation’s performance, those are communication, resources, disposition, and bureaucracy’s structure. The method that used in this research is qualitative descriptive method. The result of this research is that tough coastal village implementation program in TanjungPasir village has not gone well and effectivebecause of some factors, such as less massive communication, so part of society do not know the program, less of facilities and infrastructure so not all of society feel the impact of the program, disposition deficient so there is commercialization program indication, up to the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) on coastal group society.

Keywords: Policy Implementation, Tangguh Coastal Village Program, Coastal Area, & Coastal Communities.

Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT) merupakan bagian dari program nasional kelautan dan para nelayan. Ditemukan beberapa masalah di Desa Pesisir Tangguh di desa Tanjung Pasir, Tangerang, kawasan nelayan dan petugas maritim yang kekurangan persiapan, kurangnya representasi dalam perencanaan, program nasional untuk menguasai masyarakat yang tidak maksimal, daerah kelautan Tangerang juga nelayannya yang lemah akan pengawasan, kurang aktifnya pemerintah daerah, serta lemahnya sosialisasi program. Tujuan atas riset ini ialah untuk mencari tahu bagaimana implementasi program desa pesisir tangguh di Tanjung Pasir. Teori yang digunakan ialah kebijakan implementasi umum menurut George C. Edward III. Dalam teorinya, terdapat empat variabel yang berdampak pada performa kebijakan implementasi umum: komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam riset ini ialah metode deskrpitif kualitatif. Hasil atas riset ini menunjukan bahwa program implementasi desa pesisir tangguh di Tanjung Pasir tidak berjalan dengan baik dan efektif yang mana disebabkan oleh beberapa faktor; kurang lancarnya komunikasi, maka sebagian masyarakat tidak paham akan program yang diberikan, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, maka tidak semua masyarakat merasakan hasil dari program tersebut, kurangnya disposisi yang mengakibatkan adanya indikasi program komersialisasi, sampai dengan tidak adanya prosedur operasi standar (SOP) dalam kelompok masyarakat pesisir. Kata kunci:

NAWACITA SEBAGAI STRATEGI KHUSUS JOKOWI PERIODE OKTOBER 2014-20 OKTOBER 2015

Mochdar Soleman — 2017-06-17

idea of Bung Karno about Trisakti is enlarged by Jokowi as the superior strategy; sovereign in 12 programs of political field, self-reliant in 16 programs of economics and personality in 3 programs of culture, by taking into account the contemporary context, hence, it is prioritized 9 (nine) main programs or Nawacita --- as the instruments of operational strategies to become a bigger Indonesia. The content ideas of Nawacita is the economics equity for infrastructure developments as for development dialectics. It is equal to political developments since Old Era, New Era, and Reformation Era. By using qualitative method, political development strategies approaches, and the theory of National interest, hence, it is clearly seen that the political sovereignty created political equity in solving the labors issue and businessman --- to assure the protection of labors and business for the businessman to give their capital investments in domestic due to create liberal economics system and the ideological paradox. Consequently, the economic independence is needed: infrastructure developments as the connector of each island in some areas as the process of central development equity both physical and mental development. As for cultural personality: to bring back the basic philosophy of Pancasila as the guide of the nation’s development path and character.

Keywords: Political developments, Trisakti, & Nawacita

Gagasan Trisakti Bung Karno, diperluas Jokowi sebagai strategi khusus, yakni berdaulat dalam bidang politik 12 program, berdikari dalam ekonomi 16 program dan berkepribadian dalam budaya 3 program, dengan mempertimbangkan konteks kekinian, maka, diprioritaskan 9 (sembilan) program utama atau Nawacita --- sebagai instrumen langkah-langkah taktis operasional jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih besar. Isi gagasan Nawacita adalah pemerataan ekonomi untuk pembangunan infrastruktur sebagai dialektika pembangunan. Hal tersebut selaras dengan pembangunan politik semenjak Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Lewat metode kualitatif dan pendekatan strategi pembangunan politik, serta teori tentang kepentingan nasional, maka, tampak dengan jelas betapa kedaulatan politik melahirkan politik keseimbangan dalam mengatasi masalah buruh dan pengusaha --- untuk memberikan kepastian perlindungan buruh dan kepastian usaha bagi pengusaha menanamkan investasi modalnya di dalam negeri sehingga menimbulkan sistem ekonomi lebih liberal dan terjadi paradoks ideologisasi. Untuk itu, maka, diperlukan kemandirian Ekonomi: pembangunan infrastruktur sebagai penghubung antar pulau-pulau di daerah sebagai proses pemerataan pembangunan pusat dan daerah yang Indonesiasentris baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental, sedang pada Kepribadian Budaya: Mengembalikan filosofi dasar atau falsafah dasar kita Pancasila sebagai penuntun jalan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.

PERUBAHAN POLITIK OLEH FAKTOR AGAMA

Budi Pramono — 2017-06-17

The Islamic revolution in Iran in 1979 was a unique process of political changes in all over the world. The autocratic state led by the Pahlavi dynasty was transformed into a state that made religious values as the basis of state administration. Thus, this writing will discuss about the chronology of Islamic revolution started since Reza Pahlavi era up to the establishment of an Islamic state. By using descriptive analysis, to deepen the political changes, the writer will use the component of political system in political changes context by Huntington, furthermore, the criteria of political developments by Almond and Powell --- The political system component in Iran did not support the continued maintenance of the Pahlavi dynasty regime. It can be clearly seen there was no such a thing like political developments but the collapse of the regime.

Keywords: The revolution in Iran, political changes, religion

Revolusi Islam di Iran pada 1979, merupakan sebuah proses perubahan politik yang unik di dunia. Negara otokratik yang dipimpin oleh dinasti Pahlavi mengalami perubahan menjadi negara yang menjadikan nilai agama sebagai dasar penyelenggaraan negara. Tulisan ini akan membahas revolusi Islam secara kronologis dimulai dari sejak berkuasanya Reza Pahlavi sampai dengan pembentukan negara Islam. Dengan menggunakan deskriptif analisis, sementara, untuk mendalami perubahan politik akan digunakan komponen sistem politik dalam konteks perubahan politik seperti yang diajukan Huntington, serta, kriteria perkembangan politik yang diajukan oleh Almond dan Powell --- lewat itu akan tampak dengan jelas, ternyata, komponen dalam sistem politik di Iran tidak tidak mendukung tetap terjaganya keberlangsungan rezim dinasti Pahlavi. Hal tersebut tampak dengan jelas, tidak terjadinya perkembangan politik menuju sistem yang lebih baik, telah mendorong kepada kejatuhan rezim.