Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora

COVER

2024-12-31T18:48:06+07:00

Memahami Sistem Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang dalam Perspektif Teori Gabriel Almond dan David Easton

2024-12-06T09:56:29+07:00

Abstract

This study aims to analyze the political system of the Kasepuhan Cisungsang indigenous community using the political system theory of Gabriel Almond and David Easton as the basis for analysis. The focus of the study is to understand how the political system of the Kasepuhan Cisungsang indigenous community functions as a political entity that regulates internal interactions and adapts to external problems such as modernization and state policies. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods carried out through semi-structured interviews with important informants, policy document analysis and participant observation. In the Cisungsang indigenous community, there is a political system formed through a customary deliberation forum where various components such as customary leaders, customary officials, customary shamans, and rendangan work together to create policies and collective actions. The results of the study indicate that the Cisungsang customary political system has the characteristics of strong local authority with organized structural elements. In addition, it is able to bridge the relationship between indigenous communities and the government through the mechanism of interest articulation. The novelty of this study lies in the identification of the strategic role of kasepuhan as a political bridge between local traditions and modern needs, as well as an in-depth analysis of the relevance of customary power in the national political system. This study provides new insights into the dynamics of indigenous community politics as an integral part of political development in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dengan menggunakan teori sistem politik Gabriel Almond dan David Easton sebagai landasan analisis. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang berfungsi sebagai entitas politik yang mengatur interaksi internal dan beradaptasi dengan masalah eksternal seperti modernisasi dan kebijakan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan penting, analisis dokumen kebijakan dan observasi partisipatif. Di dalam masyarakat adat Cisungsang, terdapat sistem politik yang dibentuk melalui forum musyawarah adat di mana berbagai komponen seperti kepala adat, perangkat adat, dukun adat, dan rendangan bekerja sama untuk membuat kebijakan dan tindakan kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem politik adat Cisungsang memiliki karakteristik otoritas lokal yang kuat dengan elemen-elemen struktural yang terorganisir. Selain itu, ia mampu menjembatani hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah melalui mekanisme artikulasi kepentingan. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi peran strategis kasepuhan sebagai jembatan politik antara tradisi lokal dan kebutuhan modern, serta analisis mendalam tentang relevansi kekuasaan adat dalam sistem politik nasional. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang dinamika politik masyarakat adat sebagai bagian integral dari pembangunan politik di Indonesia.

Faktor-Faktor Penyebab Polemik Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon

2024-12-02T09:00:40+07:00

Abstract

This study investigates the controversy surrounding the 2022 rejection of HKBP Marantha Church construction in Cilegon City, applying Ted Robert Gurr's tolerance decline theory and Amartya Sen's social cohesion erosion framework. Utilizing an intrinsic case study approach, this qualitative research provides nuanced insights into the identified cases. This study employed open-ended interviews and documentation to collect data. Unstructured interview techniques were also utilized. The results of the study show that there is religious intolerance and loosening of social cohesion, as well as other factors, namely contradictory regulations, as factors causing the polemic of rejection of church construction.This study recommends: 1) Mediation initiated by the Ministry of Religion and Home Affairs to follow up on previous unsuccessful mediation efforts; 2) Simplification of FKUB regulations regarding 90% congregation approval and 60% community approval; and 3) Enacting inclusive local regulations supporting minority groups.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami polemik penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon pada tahun 2022, melalui faktor-faktor penyebab yang didasarkan pada teori Ted Robert Gurr tentang memudarnya toleransi dan fenomena melonggarnya kohesi sosial berdasarkan pemikiran Amartya Sen. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi kasus intrinsik (intrinsic case study), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap kasus-kasus tertentu kasus-kasus yang telah teridentifikasi dengan jelas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka dan dokumentasi. Peneliti juga memilih menggunakan teknik wawancara tak berstruktur. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat adanya intoleransi beragama dan melonggarnya kohesi sosial, serta faktor lain yaitu peraturan yang kontradiktif sebagai faktor penyebab terjadinya polemik penolakan terhadap pembangunan gereja. Rekomendasi penelitian ini adalah: 1) perlunya mediasi yang diinisiasi oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti mediasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama yang berakhir tanpa kesepakatan; 2) penyederhanaan aturan FKUB mengenai syarat 90 Persetujuan Jemaat dan 60 Persetujuan Masyarakat Sekitar; dan 3) perlunya menerbitkan Peraturan Daerah dengan spirit inklusi/berpihak pada kelompok minoritas.

Efektivitas Pembentukan Perumda Bidadari oleh Pemkab Manggarai Barat sebagai Strategi Pemulihan UMKM Pasca Pandemi Covid-19

2024-11-18T12:24:59+07:00

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the steps taken by the West Manggarai Regency Government, East Nusa Tenggara Province, in building community resilience and independence in restoring MSMEs after the Covid-19 pandemic through the establishment of the Bidadari Regional Public Company (Perumda), a digital ecosystem that integrates technology with local potential. Perumda Bidadari acts as a liaison between MSME actors and the wider market, including through digital applications. The analysis was carried out using the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis theory approach proposed by Gurel and Tat (2017). This study uses a qualitative descriptive approach with data collection methods in the form of interviews and literature studies. The results of the study show that MSME actors in West Manggarai have begun to shift from conventional sales methods to digital-based sales during the pandemic. This technology-based strategy and local potential provide new opportunities for MSMEs to develop and become more resilient in facing future economic challenges.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam memulihkan UMKM setelah pandemi Covid-19 melalui pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bidadari, sebuah ekosistem digital yang mengintegrasikan teknologi dengan potensi lokal. Perumda Bidadari berperan sebagai penghubung antara pelaku UMKM dan pasar yang lebih luas, termasuk melalui aplikasi digital. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dikemukakan oleh Gurel dan Tat (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Manggarai Barat mulai beralih dari metode penjualan konvensional ke penjualan berbasis digital selama masa pandemi. Strategi berbasis teknologi dan potensi lokal ini memberikan peluang baru bagi UMKM untuk berkembang dan menjadi lebih tangguh menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.

Analisis Implementasi E-Participation dalam Kebijakan Publik di Indonesia Berdasarkan Literature Review

2024-11-04T09:52:03+07:00

Abstract

This study was conducted to analyze the implementation of E-participation in public policy in Indonesia with a focus on the potential, challenges, and impacts on the quality of public policy. E-participation as a policy-making process that involves public participation facilitated by digital technology has been implemented through various platforms such as LAPOR! and E-Musrenbang. This study uses a systematic literature review method of previous studies published between 2014 and 2024 to conduct the analysis. The results of the study indicate that although there has been an increase in the number of public participation through digital platforms, the effectiveness and impact of E-participation are still limited. The main challenges of implementing E-participation include unequal internet access, low levels of digital literacy, and bureaucratic resistance. In addition, coordination between government agencies in managing the E-participation platform is also a significant obstacle. Although E-participation has great potential to increase transparency, accountability, and inclusiveness of public policy, the improvement of policy quality has not been optimal due to the lack of follow-up to public input. To maximize the potential of E-participation, it is necessary to improve digital infrastructure, strengthen digital literacy, and develop more effective and transparent feedback mechanisms in managing public participation.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap implementasi E-participation dalam kebijakan publik di Indonesia dengan fokus pada potensi, tantangan, serta dampaknya terhadap kualitas kebijakan publik. E-participation sebagai proses pembuatan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan difasilitasi oleh teknologi digital telah diimplementasikan melalui berbagai platform seperti LAPOR! dan E-Musrenbang. Penelitian ini menggunakan metode literature review sistematis terhadap studi terdahulu yang telah diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024 untuk melakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun terjadi peningkatan dalam jumlah partisipasi masyarakat melalui platform digital, efektivitas dan dampak E-participation masih terbatas. Tantangan utama implementasi E-participation meliputi ketidakmerataan akses internet, rendahnya tingkat literasi digital, dan resistensi birokrasi. Selain itu, koordinasi antarinstansi pemerintah dalam mengelola platform E-participation juga menjadi kendala yang signifikan. Meskipun E-participation memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas kebijakan publik, peningkatan kualitas kebijakan belum optimal karena kurangnya tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi E-participation, diperlukan peningkatan infrastruktur digital, penguatan literasi digital, serta pengembangan mekanisme umpan balik yang lebih efektif dan transparan dalam pengelolaan partisipasi masyarakat.

Efektivitas Pelayanan Sistem Digital Elektronik Usulan Kenaikan Kepangkatan (E-UKP) di Kepolisian Negara Republik Indonesia

2024-11-04T09:50:59+07:00

Abstract

This study was conducted to explain the level of effectiveness of the implementation of the digital system Electronic Promotion Proposal (E-UKP) on the promotion services of each member in the Indonesian National Police and the factors that influence it. The analysis was conducted using the synthesis of the concept of effectiveness by Gibson and Robbins. The research method used a mix method, quantitative and qualitative. The results of the study indicate that in terms of quality, satisfaction, excellence, achievement of goals, and system approach, promotion services in the Indonesian National Police through the E-UKP application system are very effective. The E-UKP application system is able to present transparent information for every proposed promotion of Polri members, and the system is also integrated with personnel data in the Polri Personnel Information System. However, the application of the E-UKP technology system is still often constrained by technical issues in terms of network penetration throughout Indonesia. Nevertheless, this research concludes that a digital electronic system-based promotion service can make promotion more effective in the Indonesian National Police institution.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tingkat efektivitas pelaksanaan sistem digital Elektronik Usulan Kenaikan Kepangkatan (E-UKP) terhadap layanan promosi pangkat setiap anggota di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya. Analisis dilakukan dengan menggunakan sintesis konsep efektivitas oleh Gibson dan Robbins. Metode penelitian menggunakan mix method, kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi kualitas, kepuasan, keunggulan, capaian tujuan, dan pendekatan sistem, pelayanan promosi kepangkatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem aplikasi E-UKP sangat efektif. Sistem aplikasi E-UKP mampu menyajikan informasi secara transparan untuk setiap usulan promosi kepangkatan anggota Polri, dan sistem itu juga terintegrasi dengan data personil pada Sistem Informasi Personil Polri. Namun, aplikasi sistem teknologi E-UKP masih seringkali terkendala teknis dalam hal penetrasi jaringan di seluruh daerah di Indonesia. Meskipun demikian, riset ini menyimpulkan bahwa layanan promosi kepangkatan yang berbasis sistem digital elektronik bisa mengefektifkan promosi kepangkatan di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Critical Animal Studies: Eksploitasi Penyiksaan Hewan untuk Konten Media Sosial sebagai Ancaman Kesejahteraan Hewan di Indonesia

2024-11-04T09:56:44+07:00

Abstract

Indonesia, based on data from the Social Media Animal Cruelty Coalition (2021), is one of the countries with the most animal cruelty content uploaded on social media. This situation could be a cause of threats to animal welfare. This study was conducted to analyze animal exploitation using the Critical Animal Studies (CAS) perspective, with two study themes and one strategy design that was explored: First, the theme of animal exploitation based on historical periodization in Indonesia; second, identification and analysis of animal exploitation in the present day through social media, and third is the strategy proposed to overcome the problem. This study uses a combination method (mix method), namely collecting and analyzing data qualitatively and quantitatively. The results of the study indicate that animal exploitation activities in Indonesia have occurred in the past, which can be seen from archaeological remains and existing historical records. Nowadays, animal exploitation is still done and even in the form of animal torture for content on social media. One strategy to prevent animal exploitation on social media is public awareness not to watch, not follow, not like, comment, subscribe, and share animal exploitation content on social media.

Abstrak

Indonesia berdasarkan data Social Media Animal Cruelty Coalition (2021) disebut sebagai negara dengan unggahan konten kekerasan hewan paling banyak di media sosial. Situasi ini bisa menjadi penyebab terancamnya kesejahteraan hewan. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap eksploitasi hewan dengan menggunakan perspektif Critical Animal Studies (CAS), dengan dua tema kajian dan satu rancangan strategi yang didalami: Pertama, tema tentang eksploitasi hewan berdasarkan periodisasi sejarah di Indonesia; kedua, identifikasi dan analisis eksploitasi hewan pada masa kini melalui media sosial, dan ketiga adalah strategi yang diajukan untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan eksploitasi hewan di Indonesia sudah terjadi pada masa lalu, yang dapat diketahui dari tinggalan arkeologi dan catatan sejarah yang ada. Pada masa kini, eksploitasi hewan masih dilakukan dan bahkan dalam bentuk penyiksaan hewan untuk konten di media sosial. Salah satu strategi untuk mencegah terjadinya eksploitasi hewan di media sosial adalah kesadaran masyarakat untuk tidak menonton, tidak follow, tidak like, comment, subscribe, dan share konten eksploitasi hewan di media sosial.

COVER

2024-06-30T11:23:50+07:00

Studi Kritis atas Pemikiran Notonagoro tentang Pancasila sebagai Dasar Negara

2024-05-14T09:31:08+07:00

Notonagoro is a Pancasila thinker who has initiated a scientific approach in studying Pancasila. The scientific approach in question is the formulation of the legal philosophy of Pancasila and the human philosophy of Pancasila. The legal philosophy of Pancasila refers to the idea of the Preamble to the 1945 Constitution as a Staatfundamentalnorm that cannot be changed by legal procedures. While the human philosophy of Pancasila refers to the formulation of the essence (core-content-absolute) of Pancasila, namely human monodualism as a source for the unity of the Pancasila precepts (Eka-Pancasila). This critical study aims to criticize some of the weaknesses and inconsistencies in Notonagoro's thought with the aim of clarifying things that are formulated incorrectly, using the method of comparison of character thoughts carried out from literature studies, document studies, and archives needed to criticize Notonagoro's construction of thoughts and ways of thinking about Pancasila and at the same time see its relevance in the current era. The theory used in this writing is as stated by David Bourchier (2007) in the New Order Version of Pancasila, regarding the purification of Pancasila, that the concept of Pancasila of the New Order era was developed with purer claims than the concept of Pancasila of the Old Order era. The results of this literature study show that Notonagoro's thoughts on the history of the birth of Pancasila have inconsistencies. In the era before the New Order (namely the era of Western-style Parliamentary Democracy (3 November 1959 – 5 July 1959 / Presidential Decree and the era of Guided Democracy (5 July 1959 – 12 March 1967) Notonagoro claimed Sukarno as the creator (material-dimension) of Pancasila. While in the New Order era, Notonagoro removed Sukarno from all his explanations regarding the history of the formation of Pancasila. Thus, a critical approach to Notonagoro's thinking and way of thinking is needed which becomes legitimacy for the development of Pancasila discourse in the New Order era and its current relevance to the ideological and political conditions of the nation and Indonesian statehood in the form of liberalization of understanding and awareness of the ideology of Pancasila after the 1998 Reformation.

Abstrak

Notonagoro merupakan pemikir Pancasila yang telah mengawali pendekatan ilmiah dalam mempelajari Pancasila. Pendekatan ilmiah yang dimaksud adalah perumusan filsafat hukum Pancasila dan filsafat manusia Pancasila. Filsafat hukum Pancasila mengacu pada gagasan tentang Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara (Staatfundamentalnorm) yang tidak bisa diubah oleh prosedur hukum. Sedangkan filsafat manusia Pancasila mengacu pada perumusan hakikat (inti-isi-mutlak) Pancasila, yakni monodualisme manusia sebagai sumber bagi kesatuan sila-sila Pancasila (Eka-Pancasila). Studi kritis ini bertujuan untuk mengkritik terhadap beberapa kelemahan dan inkonsistensi atas pemikiran Notonagoro dengan tujuan menjernihkan hal-hal yang dirumuskan secara kurang tepat, dengan menggunakan metode perbandingan pemikiran tokoh yang dilakukan dari studi pustaka, studi dokumen, dan arsip yang diperlukan untuk mengkritisi konstruksi pemikiran dan cara berpikir Notonagoro tentang Pancasila dan sekaligus melihat relevansinya pada era kini. Teori yang digunakan dalam penulisan ini sebagaimana dinyatakan oleh David Bourchier (2007) dalam Pancasila versi Orde Baru, mengenai purifikasi terhadap Pancasila, bahwa dikembangkannya konsep Pancasila era Orde baru dengan klaim lebih murni dibandingkan dengan konsep Pancasila era Orde Lama. Hasil studi pustaka ini memperlihatkan, bahwa pemikirann Notonagoro tentang sejarah kelahiran Pancasila, memiliki

inkonsistensi. Di era sebelum Orde Baru (yakni era Demokrasi Parlementer ala Barat 3 November 1959 – 5 Juli 1959/Dekrit Presiden dan era Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-12 Maret 1967) Notonagoro mendaulat Soekarno sebagai pencipta (dimensi-material) Pancasila. Sedangkan di era Orde Baru, Notonagoro menghapus Soekarno dari semua penjelasannya mengenai sejarah pembentukan Pancasila. Dengan demikian, diperlukan pendekatan kritis terhadap pemikiran dan cara berpikir Notonagoro yang menjadi legitimasi bagi pengembangan wacana Pancasila di era Orde Baru dan relevansinya saat ini dengan kondisi ideologis dan politik bangsa serta kenegaraan Indonesia berupa liberalisasi pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila pasca Reformasi 1998.

Peran Pendampingan dalam Proses Adopsi Teknologi Pertanian Padi Organik di Desa Rahayu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur

2024-05-16T09:14:57+07:00

The aim of this research is to determine the role of mentoring in the adoption of SRI (System of Rice Intensification) organic farming technology by descriptively looking at the extent to which the adoption of this technology can be done to overcome agricultural problems. The problems faced include a planting period that is only once a year, wasteful use of water, excessive use of chemical fertilizers and pesticides (7 quintals/Ha and 2 Liters/Ha), not utilizing livestock waste properly, the quality of rice with small grains, and the quality of soil fertility decreases. The research was conducted in Rahayu village, Tuban Regency, East Java for four months, namely from September 2023 to January 2024, involving 50 active farmers from representatives of 2 farmer groups (Poktan Mulyo and Makmur). The data collection technique was carried out qualitatively by conducting interviews and then analyzed descriptively using the Sustainability Compass concept. The results of this research are that the Nature (N) aspect has succeeded in saving water use by 40%, and can carry out farming practices three times a year. The economic (E) aspect has succeeded in increasing the income of land owners by an average of IDR 22,000,000/Ha, increasing the income of farm workers by an average of IDR 8,800,000/Ha, and saving agricultural production costs of IDR 2,317,688/Ha for each planting season. The social (S) impact is in the form of farmer groups being more aware of their concern for environmental preservation by preventing pollution, intensifying institutional synergy meetings between farmer groups, and increasing social cohesiveness.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendampingan dalam adopsi teknologi pertanian organik SRI (System of Rice Intensification) dengan melihat secara deskriptif sejauh mana adopsi teknologi tersebut dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah pertanian. Permasalahan yang dihadapi berupa masa tanam yang hanya satu kali dalam satu tahun, boros penggunaan air, penggunaan pupuk dan pestisida kimia berlebih (7 kwintal/Ha dan 2 Liter/Ha), tidak termanfaatkannya limbah kotoran hewan ternak dengan baik, kualitas padi dengan bulir kecil, serta kualitas fisika kesuburan tanah menurun. Penelitian dilakukan di Desa Rahayu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur selama empat bulan, yaitu mulai September 2023 hingga Januari 2024, dengan melibatkan 50 petani aktif dari perwakilan dua kelompok tani (Poktan Mulyo dan Makmur). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan konsep Sustainability Compass. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek nature/alam (N) berhasil menghemat penggunaan air sebanyak 40%, serta dapat melakukan praktik tani tiga kali dalam satu tahun. Aspek ekonomi (E) berhasil melakukan peningkatan pendapatan pemilik lahan rata-rata sebesar Rp 22.000.000/Ha, peningkatan pendapatan buruh tani rata-rata sebesar Rp 8.800.000/Ha, dan penghematan biaya produksi pertanian sebesar Rp2.317.688/Ha setiap musim tanam. Dampak sosial (S) berupa kelompok tani semakin sadar akan kepeduliannya terhadap pelestarian lingkungan dengan mencegah terjadinya pencemaran, mengintensifkan pertemuan sinergi kelembagaan antar kelompok tani, dan meningkatkan kekompakan sosial.