Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora

Paradoks Kebijakan Redistribusi Tanah dalam Agenda Reforma Agraria Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2019–2024

Darnel Sipangkar — 2026-09-17

Secara konseptual, reforma agraria merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengoreksi konsentrasi, penguasaan, dan pemilikan atas tanah. Redistribusi tanah menjadi pilar utama untuk mengubah struktur atas kepemilikan tanah. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menjadi panduan dasar pengoperasian reforma agraria yang mendorong redistribusi sebagai pilar transformasi struktural. Namun dalam realitasnya kebijakan ini kerap berbenturan dengan kepentingan pembangunan, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan redistribusi tanah dalam program reforma agraria pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif sebagai kerangka metodologis untuk mengkaji fenomena secara mendalam dan kontekstual. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta telaah kritis terhadap berbagai dokumen, termasuk regulasi perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, dan publikasi lembaga swadaya masyarakat yang memiliki relevansi substantif dengan fokus penelitian. Penelitian ini melahirkan fakta bahwa kebijakan redistribusi tanah era Presiden Joko Widodo yang sudah terlembagakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengalami degradasi implementasi, dengan kebijakan agraria didominasi oleh pembagian sertifikat atau legalisasi aset dibanding mereformasi struktur kepemilikan atas tanah melalui redistribusi.

Abstract

Conceptually, agrarian reform is a policy instrument aimed at correcting the concentration, control, and ownership of land. Land redistribution is a key pillar for transforming the structure of land ownership. The 1960 Basic Agrarian Law serves as the fundamental guideline for implementing agrarian reform, promoting redistribution as a pillar of structural transformation. However, in reality, this policy often conflicts with the interests of development, investment, and economic growth. This study examines the implementation of land redistribution in the agrarian reform program of President Joko Widodo’s administration for the 2019-2024 term, taking into account social, economic, and political aspects. This study employs a qualitative-descriptive approach as its methodological framework to examine the phenomenon in depth and within its context. Data collection was conducted through a systematic literature review, in-depth interviews with key informants, and a critical analysis of various documents, including legislation, official government reports, and publications by non-governmental organizations that are substantively relevant to the research focus. This study reveals that the land redistribution policy of President Joko Widodo’s administration which has been institutionalized in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) has experienced a decline in implementation, with agrarian policy being dominated by the distribution of certificates or the legalization of assets rather than reforming land ownership structures through redistribution.

Pemolisian Forensik sebagai Falsafah Baru bagi Pelaksanaan Tugas Kepolisian Menuju Evidence-Based Policing

David Purba — 2026-10-05

Artikel ini membahas tentang forensic politik sebagai model pemolisian yang didesain sedemikian rupa dalam
menanggulangi masalah nubika (nuklir, biologi, kimia, dan termasuk kesehatan), serta masalah sosial di era digital
dengan berbasis pada ilmu pengetahuan oleh super cops. Dalam pelaksanaannya, forensic policing dapat
menunjang evidence based policing, yaitu pemolisian yang menggunakan bukti ilmiah dan data akurat dalam
melakukan tugas dan praktik kepolisian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan melalui
studi kasus pada program penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020-2023 oleh Polda Metro Jaya di wilayah
hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya unggul dalam melakukan penanganan Covid
19 di wilayahnya pada pada tahun 2020-2023. Keberhasilan ini merupakan bentuk nyata dari implementasi tugas
kepolisian yang berlandaskan forensic policing. Ini menjadi langkah kunci menuju evidence-based policing.
Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi pendekatan ini sangat bergantung pada komitmen institusional
yang kuat, investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi, serta
kolaborasi aktif antara kepolisian, akademisi, dan komunitas sipil.

Abstract
This article examines political forensics as a policing model specifically designed to address CBRNE (chemical,
biological, radiological, nuclear, and explosive—including health-related) issues, as well as social problems in
the digital era, grounded in scientific knowledge and executed by super cops. In its implementation, forensic
policing can support evidence-based policing, namely policing that employs scientific evidence and accurate data
in carrying out police duties and practices. Employing a qualitative approach, this research was conducted
through a case study of the Covid-19 pandemic response programme during the 2020–2023 period by the Metro
Jaya Regional Police within its jurisdiction. The findings indicate that the Metro Jaya Regional Police
demonstrated excellence in managing Covid-19 within its territory during 2020–2023. This success constitutes a
tangible manifestation of the implementation of police duties grounded in forensic policing. It represents a key
step towards evidence-based policing. In the long term, the successful implementation of this approach depends
heavily on strong institutional commitment, sustained investment in human resource development and information
technology, as well as active collaboration among the police, academics, and civil society.

Kajian Literatur Sistematis Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Digital & Implikasinya terhadap Akuntabilitas Publik Tahun 2020–2025

Yohanes Oci — 2026-08-21

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian penting dari transformasi digital dalam kerangka reformasi tata kelola pemerintahan, terutama pemerintah daerah. Melalui SPBE, transformasi digital dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mendorong peningkatan efektivitas pelayanan publik. Namun, implementasinya masih memperlihatkan variasi yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, interoperabilitas sistem, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi inovasi tata kelola pemerintahan daerah di era digital serta implikasinya terhadap akuntabilitas publik berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap berbagai artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan publikasi akademik yang diterbitkan pada periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, efisiensi pelayanan publik, responsivitas birokrasi, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi aparatur, lemahnya interoperabilitas sistem informasi, serta belum optimalnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menawarkan model Collaborative Digital Accountability Governance sebagai pengembangan konseptual yang menempatkan integrasi teknologi, kolaborasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi penguatan akuntabilitas publik di era digital.

Abstract

The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) constitutes a pivotal component of digital transformation within the broader framework of governmental governance reform, particularly at the regional level. Through SPBE, digital transformation is pursued to enhance the quality of public services, as well as to promote transparency and accountability in the administration of government. A growing body of research indicates that digitalisation contributes to improved effectiveness in public service delivery. Nevertheless, the actual implementation of SPBE continues to exhibit considerable variation, influenced by such factors as institutional capacity, human resource competence, system interoperability, and the extent of public participation. This study aims to evaluate the implementation of regional governance innovation in the digital era and its implications for public accountability, based on findings from prior research. The study employs a qualitative approach utilizing the Systematic Literature Review (SLR) method, examining a range of scholarly articles, policy documents, and academic publications published during the period 2020–2025. The findings indicate that the digitalisation of regional governance generally yields positive effects on enhancing transparency, improving the efficiency of public service delivery, increasing bureaucratic responsiveness, and expanding public participation in the oversight of government administration. Nevertheless, the effectiveness of implementation continues to encounter various constraints, including disparities in digital infrastructure, low levels of civil service competency, weak interoperability among information systems, and suboptimal public digital literacy. This study offers the Collaborative Digital Accountability Governance model as a conceptual framework that positions technological integration, institutional collaboration, and public participation as foundational pillars for strengthening public accountability in the digital era.

Patriotisme Progresif-Revolusioner dalam Sejarah Politik Indonesia Era 1950–1960

Sahruddin Lubis — 2026-08-28

Artikel ini menganalisis konstruksi istilah "progresif-revolusioner" dalam literatur sejarah politik Indonesia serta menelaah apakah terminologi tersebut merepresentasikan bentuk patriotisme dalam konteks nasionalisme Indonesia pascakemerdekaan. Terlepas dari sifat nasionalisme dan patriotisme yang bersifat global, era dekolonisasi di pertengahan abad ke-20 di Asia dan Afrika telah memunculkan beragam strategi yang dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara budaya dan konteks yang mencakup ideologi politik, ekonomi, dan nilai-nilai budaya yang implisit dan/atau eksplisit, serta nilai-nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Istilah dan jargon 'progresif-revolusioner' yang digunakan oleh beberapa kekuatan politik dan gerakan sosial di Indonesia, terkait erat dengan kepahlawanan segmen militan dalam masyarakat, yang merupakan bentuk patriotisme. Meskipun sering dikaitkan dengan politik kiri, progresif-revolusioner muncul sebagai kategori heroisme dan patriotisme yang dominan selama perjuangan melawan rezim kolonial dan dalam mengejar transformasi masyarakat menuju kesetaraan dan kemakmuran yang lebih besar. Melalui penerapan konsep dan wacana tentang patriotisme, makalah ini berargumen bahwa progresif-revolusiner selama tahun 1950-an dan 1960-an di Indonesia merepresentasikan sebuah bentuk patriotisme buta. Hal ini merupakan konsekuensi dari penggunaan ideologi yang berlebihan, sehingga menjadi sangat partisan dan tidak memiliki rasa cinta yang tulus terhadap tanah air dan bangsa secara keseluruhan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah konstruksionisme yang digabungkan dengan meta-analisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai subjek ini.

Abstract

This article analyzes the construction of the term “progressive-revolutionary" in the literature on Indonesian political history and examines whether this terminology represents a form of patriotism in the context of post-independence Indonesian nationalism. Notwithstanding the global nature of nationalism and patriotism, the decolonization era of the mid-twentieth century in Asia and Africa gave rise to a diverse range of strategies shaped by the dynamic interaction between culture and context—encompassing political ideologies, economic factors, and implicit and/or explicit cultural values prevailing within societies. The term and jargon 'progressive-revolutionary,' used by certain political forces and social movements in Indonesia, is closely tied to the heroism of militant segments within society, which constitutes a form of patriotism. Although it is frequently associated with left-wing politics, the progressive-revolutionary emerged as a dominant category of heroism and patriotism during the struggle against the colonial regime and in the pursuit of societal transformation toward greater equality and prosperity. Through the application of concepts and discourse on patriotism, this paper argues that "progressive-revolutionary" during the 1950s and 1960s in Indonesia represented a form of blind patriotism. This was a consequence of the excessive use of ideology, rendering it heavily partisan and lacking in genuine love for the motherland and the nation as a whole. The analytical approach employed is constructionism coupled with meta-analysis for a comprehensive understanding of the subject.

Konsolidasi Politik melalui Pendekatan Institusional dan Teknokratik Pasca-Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018

Wahyudi Pramono — 2026-06-29

Terdapat kecenderungan konsolidasi politik pasca pilkada di berbagai daerah di Indonesia dilakukan melalui pendekatan patronase politik, kompromi elite, maupun politisasi birokrasi. Namun di Kabupaten Sampang, konsolidasi politik pasca pilkada dilakukan penguatan reformasi birokrasi, merit system, dan pelibatan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) sebagai instrumen pendampingan teknokratik pemerintahan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki dan menjelaskan konsolidasi politik pasca Pilkada Kabupaten Sampang tahun 2018. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor birokrasi serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi politik pasca Pilkada 2018 di Kabupaten Sampang dilakukan melalui pendekatan institusional yang menekankan profesionalisme birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah. Konsolidasi politik dilakukan dengan melibatkan TP2D yang berfungsi sebagai instrumen penguatan akademik dan teknokratik dalam mendukung proses reformasi birokrasi dan penataan organisasi perangkat daerah. Pendekatan tersebut berkontribusi terhadap stabilitas hubungan antara kepala daerah dan birokrasi serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsolidasi politik pasca pilkada tidak selalu identik dengan politisasi birokrasi, tetapi dapat dibangun melalui pendekatan governance yang berbasis penguatan institusi dan kapasitas teknokratik pemerintahan daerah.

Abstract

There is a discernible tendency for post-local election political consolidation in various regions of Indonesia to be enacted through mechanisms of political patronage, elite compromise, and the politicization of the bureaucracy. In contrast, in Sampang Regency, post-election political consolidation has been pursued through the reinforcement of bureaucratic reform, the implementation of a merit-based system, and the engagement of the Regional Development Acceleration Team (TP2D) as an instrument for technocratic assistance in local governance. This study aims to examine and elucidate the dynamics of political consolidation following the 2018 Sampang Regency local election. Employing a qualitative approach, this research utilizes in-depth interviews, observational techniques, and documentary analysis involving bureaucratic actors and relevant stakeholders engaged in the process of reforming local government administration. The findings reveal that post-2018 election political consolidation in Sampang Regency was pursued through an institutional strategy underscoring bureaucratic professionalism, governance reinforcement, and the harmonization of regional development policies. This process involved the Regional Development Acceleration Team (TP2D) as a vehicle for academic and technocratic support in bureaucratic reform and the reorganization of local government apparatus. Such an approach fostered relational stability between regional leadership and the bureaucracy, while concurrently bolstering the efficacy of local governance. The study substantiates that post-electoral political consolidation need not be equated with bureaucratic politicization; rather, it may be advanced via a governance framework predicated on institutional empowerment and the technocratic capacity of regional administration.

Halal Pharmacy: Konsep dan Strategi Pengembangan Industri Herbal dan Obat-obatan di Indonesia

asmanul husna — 2025-12-24

Penelitian ini menganalisis urgensi perumusan konsep halal pharmacy dalam industri herbal Indonesia yang hingga kini belum memiliki definisi baku dalam literatur maupun regulasi. Ketidakjelasan konsep ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah kesenjangan antara norma dan praktik industri. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat sertifikasi halal dan tingginya potensi kontaminasi non-halal disebabkan oleh lemahnya pengawasan bahan baku, fasilitas produksi, dokumentasi, dan rantai pasok, terutama pada UMKM. Oleh karena itu, standar teknis halal lebih diperlukan daripada sekadar sertifikasi administratif. Penelitian ini merumuskan halal pharmacy sebagai sistem praktik kefarmasian yang mengintegrasikan prinsip kehalalan dalam seluruh rantai produksi, dan memberikan dasar bagi penguatan regulasi teknis di sektor herbal.

Abstract

This study examines the urgency of formulating a clear concept of halal pharmacy within Indonesia’s herbal industry, which currently lacks a standardized definition in both pharmaceutical literature and halal regulations. The absence of this concept creates legal uncertainty and hinders the effective implementation of mandatory halal certification under Law No. 33/2014 and Government Regulation No. 31/2019. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes the gap between regulatory norms and industry practices. The findings show that the low rate of halal certification and the high risk of non-halal contamination stem from weak control of raw materials, production facilities, documentation, and supply chains, particularly among MSMEs. Thus, technical halal standards are needed beyond administrative certification. This study proposes halal pharmacy as a pharmaceutical practice system that integrates halal principles throughout the production chain and provides a foundation for strengthening technical regulations in the herbal sector.

Studi Komparasi Arsitektur Informasi, Desain Antarmuka, dan Logika Klasifikasi Google Books dengan Repositori Akademik UI, UGM, dan UNAIR

Lakshita Lakshita — 2025-12-24

Platform pengetahuan yang dikembangkan oleh korporasi memiliki perbedaan yang mendasar secara epistemologis dan infrastruktur dengan repositori institusi akademik. Dengan menggunakan kerangka kapitalisme platform, keadilan epistemik, dan perilaku informasi, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perbedaan epistemologis dan infrastruktur dengan memperbandingkan tampilan antarmuka (interface) dari platform korporat Google Books dengan tiga repositori institusi akademik yang berada di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah dan Universitas Airlangga. Studi ini bersifat interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif ilmu perpustakaan, humaniora digital, dan kajian kritis data untuk menelaah relasi kuasa yang melekat dalam infrastruktur platform. Penelitian dilakukan melalui perbandingan arsitektur informasi, desain antarmuka (interface) serta logika klasifikasi antara Google Books dengan repositori institusional akademik UI, UGM dan UNAIR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google Books memprioritaskan personalisasi algoritmik, pencarian prediktif dan kesederhanaan visual yang berlandaskan pada tujuan serta klasifikasi BISAC. Sebaliknya, repositori institusi akademik berfokus pada standar ilmiah secara ketat, termasuk prinsip akses terbuka dan pelestarian karya ilmiah lokal. Desain antarmuka repositori institusi akademik terlihat usang serta tingkat ketercapaian yang terbatas sehingga menyebabkan keterlibatan pengguna rendah dan berkurangnya visibilitas repositori akademik dalam ranah digital global. Repositori akademik perlu menjalani transformasi digital yang berfokus pada desain berbasis pengguna, kerangka metadata yang inklusif, serta pembaruan antarmuka, agar mampu berfungsi sebagai penyeimbang epistemik terhadap platform komersial. Artikel ini berkontribusi pada perkembangan humaniora digital dengan mengusulkan perlunya rekonseptualisasi repositori sebagai teknologi sipil (civic technologies), yang tidak semata berorientasi pada manfaat finansial, tetapi juga pada penguatan kesetaraan digital, keadilan pengetahuan, dan pluralisme budaya, khususnya dalam ekosistem pengetahuan digital yang semakin terkomodifikasi.

Abstract

The knowledge platform developed by corporations has fundamental epistemological and infrastructural differences from academic institutional repositories. Using the frameworks of platform capitalism, epistemic justice, and information behavior, this research aims to explain these epistemological and infrastructural differences by comparing the interface displays of the corporate platform Google Books with three academic institutional repositories in Indonesia: the University of Indonesia, Gadjah Mada University, and Airlangga University. This study is interdisciplinary, integrating perspectives from library science, digital humanities, and critical data studies to examine the power relations embedded within platform infrastructure. The research was conducted by comparing the information architecture, interface design, and classification logic between Google Books and the academic institutional repositories of UI, UGM, and UNAIR. The findings indicate that Google Books prioritizes algorithmic personalization, predictive search, and visual simplicity, all of which are based on BISAC objectives and classifications. In contrast, academic institutional repositories emphasize strict scholarly standards, including open access principles and the preservation of local scholarly works. The interface design of academic repositories appears outdated, with limited accessibility, resulting in low user engagement and reduced visibility of academic repositories in the global digital landscape. Academic repositories need to undergo digital transformation focused on user-centered design, inclusive metadata frameworks, and interface updates to function as an epistemic counterbalance to commercial platforms. This article contributes to the development of digital humanities by proposing the need to reconceptualize repositories as civic technologies—not solely oriented toward financial gain, but also toward strengthening digital equity, knowledge justice, and cultural pluralism, especially within an increasingly commodified digital knowledge ecosystem.

Pemetaan Bibliometrik Tren Penelitian Artificial Intelligence dalam Bidang Pendidikan Tahun 2015–2025

Chyntia Shafa Salsabila — 2025-12-24

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren penelitian tentang Artificial Intelligence (AI) dalam bidang pendidikan pada kurun tahun 2015–2025 dengan menggunakan metode bibliometrik. Analisis dilakukan secara deskriptif berbasis data publikasi yang diperoleh dari basis data Scopus melalui distribusi publikasi per tahun, identifikasi penulis, jurnal, institusi, serta pemetaan keywoard co-occurance dan kolaborasi antar penulis dengan memanfaatkan perangkat VOSViewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan publikasi yang signifikan dari tahun ke tahun terutama di tahun 2020 disertai lonjakan yang tinggi pada tahun 2023 – 2025 yang dipicu dengan adanya generative AI seperti ChatGPT. Analisis kata kunci mengungkapkan tiga kluster utama, yaitu pengembangan teknologi (machine learning, natural language processing, intelligent tutoring systems), isu sosial dan etika (AI ethics, student perceptions), serta aspek pedagogis yang menekankan peran guru dan pengalaman belajar. Jejaring kolaborasi memperlihatkan dominasi peneliti dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa, dengan beberapa tokoh berperan sebagai penghubung lintas negara. Pada temuan ini juga menyoroti bahwa penelitian AI tidak hanya fokus pada aspek teknis namun juga menyoroti etika, sosial, dan pedagogis.

Abstract

This research aims to map the research trends on Artificial Intelligence (AI) in the field of education during the period 2015–2025 using a bibliometric method. The analysis is conducted descriptively based on publication data obtained from the Scopus database through the distribution of publications per year, identification of authors, journals, institutions, and mapping of keyword co-occurrence and collaboration between authors using the VOSViewer tool. The results show a significant growth in publications from year to year, especially in 2020, accompanied by a high spike in 2023 and 2025, triggered by the presence of generative AI such as ChatGPT. Keyword analysis revealed three main clusters: technology development (machine learning, natural language processing, intelligent tutoring systems), social and ethical issues (AI ethics, student perceptions), and pedagogical aspects that emphasize the role of teachers and the learning experience. Collaboration networks show the dominance of researchers from China, the United States, and Europe, with several figures acting as cross-border liaisons. This finding also highlights that AI research does not only focus on technical aspects but also highlights ethical, social, and pedagogical aspects.

Rekonstruksi Narasi dan Negosiasi Gender oleh Dalang Perempuan Nyi Nia Dwi Raharjo dalam Pertunjukan Wayang Kulit Drupadi

You Ya — 2025-12-24

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pertunjukan Wayang Kulit modern merekonstruksi narasi Drupadi serta sejauh mana kebebasan artistik digunakan untuk menantang atau mempertahankan moralitas gender tradisional. Studi ini berfokus pada pertunjukan Drupadi oleh dalang perempuan Nyi Nia Dwi Raharjo yang dipublikasikan pada tahun 2021, sebagai contoh representatif bagaimana seniman generasi baru menegosiasikan kembali peran dan agensi tokoh perempuan dalam seni pertunjukan tradisional Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, analisis teks, dan analisis visual untuk mengkaji perbedaan antara narasi epos Mahabharata dan bentuk adaptasinya dalam pertunjukan tersebut. Analisis difokuskan pada unsur-unsur narasi, dialog, janturan, dan ucapan dalang yang menunjukkan rekonstruksi nilai, baik yang memperkuat bias gender tradisional maupun yang menawarkan pembacaan baru yang lebih kritis terhadap ketidakadilan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertunjukan ini tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai ruang negosiasi etika. Melalui interpretasi kreatifnya, dalang perempuan mampu menghadirkan resistensi halus terhadap norma gender patriarkal, sekaligus memperlihatkan batas-batas kebebasan artistik ketika berhadapan dengan pakem tradisi. Temuan ini menunjukkan potensi wayang sebagai medium refleksi sosial dan transformasi nilai di era kontemporer.

Abstract

This study aims to examine how modern Wayang Kulit performances reconstruct the narrative of Draupadi and to what extent artistic freedom is used to challenge or uphold traditional gender morality. The study focuses on a performance of Drupadi by the female dalang (puppeteer) Nyi Nia Dwi Raharjo, published in 2021, as a representative example of how a new generation of artists renegotiates the roles and agency of female characters in Javanese traditional performing arts. This research employs a literature review, textual analysis, and visual analysis to examine the differences between the epic Mahabharata narrative and its adapted form in this performance. The analysis focuses on narrative elements, dialogue, janturan (sung narration), and the dalang’s utterances that indicate a reconstruction of values, whether reinforcing traditional gender biases or offering a new, more critical reading of gender injustice. The results show that this performance not only functions as a preservation of tradition but also as a space for ethical negotiation. Through creative interpretation, the female dalang is able to present subtle resistance to patriarchal gender norms, while also revealing the limits of artistic freedom when confronted with the established conventions of tradition. These findings demonstrate the potential of wayang as a medium for social reflection and value transformation in the contemporary era.

THE ROLE OF LAND OWNERSHIP IN THE SOCIO-ECONOMIC STATUS OF FARM WORKERS: CASE STUDIES IN BULUREJO VILLAGE

Eva Sandari — 2025-06-30

This study examines the role of land ownership in shaping the socioeconomic status of farm laborers in Bulurejo Village. Drawing on Max Weber's theory of social stratification, the research explores how disparities in land ownership contribute to economic and social inequality. Using qualitative methods, data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis. The findings indicate that farm laborers without land face economic instability and limited access to education and healthcare, while landowners enjoy more stable incomes and better social opportunities. This study highlights the persistent inequality rooted in land ownership and provides policy recommendations for reducing these disparities through equitable land management and inclusive social policies.