Jurnal Sosial dan Humaniora

Faktor Kepemilikan Lahan terhadap Status Sosial Ekonomi Buruh Tani: Studi Kasus di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi

Eva Sandari Dyah Sulistyawati, Pambudi Handoyo , Arief Sudrajat — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji faktor kepemilikan lahan pertanian dalam menentukan status sosial ekonomi buruh tani di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Dengan menggunakan teori stratifikasi sosial Max Weber, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ketimpangan kepemilikan lahan memengaruhi aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil temuan menunjukkan bahwa buruh tani tanpa lahan menghadapi ketidakstabilan ekonomi serta akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara pemilik lahan menikmati pendapatan yang stabil dan peluang sosial yang lebih baik. Penelitian ini menyoroti ketimpangan yang terus berlanjut akibat kepemilikan lahan dan memberikan rekomendasi perlunya kebijakan untuk mengurangi kesenjangan melalui pengelolaan lahan yang adil dan kebijakan sosial yang inklusif.

Abstract

This study examines the factor of agricultural land ownership in determining the socioeconomic status of farm laborers in Bulurejo Village, Purwoharjo District, Banyuwangi. Using Max Weber's social stratification theory, this research explores how disparities in land ownership affect the economic and social aspects of the community. The study employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that landless farm laborers face economic instability and limited access to education and healthcare services, while landowners enjoy stable incomes and better social opportunities. This study highlights persistent inequalities stemming from land ownership and recommends the need for policies to reduce disparities through fair land management and inclusive social policies.

Manifestasi Economic Statecraft China dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Elvira Nuraini, Emir Chairullah — Fri, 11 Jul 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) sebagai fenomena economic statecraft China dalam memperluas pengaruh politik luar negerinya melalui instrumen ekonomi. Menurut William J. Norris, ada tiga elemen utama yang menunjukkan adanya economic statecraft, yaitu: 1) Adanya niat politik dalam penggunaan alat ekonomi; 2) Kontrol negara atas aktor dan instrumen ekonomi; dan 3) Munculnya hasil strategis lintas negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu menjelaskan fenomena economic statecraft melalui proyek KCJB. Data penelitian dihimpun melalui studi literatur dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proyek KCJB tidak sekadar kerja sama ekonomi, tetapi merupakan manifestasi dari kebijakan luar negeri yang disengaja. Pembiayaan oleh China Development Bank (CDB) dan pelaksanaan oleh China Railway Engineering Corporation (CREC) yang dikendalikan langsung oleh negara China, digunakan untuk memperluas pengaruh diplomatik serta menciptakan ketergantungan teknologis terhadap sistem China. Melalui proyek ini, China memperkuat posisinya di kawasan Asia Tenggara serta mengembangkan pola baru seperti diplomasi pembiayaan dan infrastruktur. Penelitian ini membuktikan bahwa instrumen ekonomi telah menjadi pola baru interaksi untuk menghasilkan pengaruh politik yang strategis, sekaligus membuka ruang pengembangan konsep baru dalam hubungan internasional kontemporer.

Abstract

This research was conducted to analyze the Jakarta–Bandung High-Speed Rail (KCJB) project as a manifestation of China's economic statecraft in expanding its foreign political influence through economic instruments. According to William J. Norris, there are three main elements that indicate the presence of economic statecraft, namely: 1) The existence of political intent in the use of economic tools; 2) State control over economic actors and instruments; and 3) The emergence of cross-border strategic outcomes. This study uses a qualitative approach with a case study method, which explains the phenomenon of economic statecraft through the KCJB project. Research data was collected through literature review and document analysis. The findings of this study indicate that the KCJB project is not merely an economic collaboration but rather a manifestation of deliberate foreign policy. Financing by the China Development Bank (CDB) and implementation by the state-controlled China Railway Engineering Corporation (CREC) were used to expand China's diplomatic influence and create technological dependence on Chinese systems. Through this project, China strengthens its position in Southeast Asia while advancing new models such as financing diplomacy and infrastructure diplomacy. This research demonstrates that economic instruments have become a new mode of interaction to generate strategic political influence, while also opening avenues for the development of new concepts in contemporary international relations.

Pemetaan Konseptual Kajian Feminisme melalui Analisis Bibliometrik Visual terhadap Literatur Tahun 2015–2025

Hesti Ari Wardani, Imam Yuadi — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan struktur konseptual dalam kajian feminisme melalui pendekatan bibliometric visual. Data dikumpulkan dari Google Scholar menggunakan perangkat lunak Publish or Perish, dan dianalisis dengan VOSviewer. Sebanyak 1.000 artikel ilmiah dari tahun 2015 hingga 2025 dianalisis melalui tiga jenis visualisasi: density, overlay, dan network, untuk mengungkap kepadatan istilah, dinamika temporal, serta relasi antar topik dalam diskursus feminisme global. Hasil analisis menunjukkan bahwa “second wave feminism”, “radical feminism”, dan “popular feminism” merupakan fondasi utama dalam wacana feminisme kontemporer, yang masih kuat dipengaruhi oleh kerangka ideologis klasik. Namun, munculnya istilah-istilah baru seperti “white feminism”, “transnational feminism”, dan “methodology” mencerminkan transformasi diskursus ke arah yang lebih reflektif, interseksional, dan inklusif secara global. Klaster-klaster yang teridentifikasi dalam visualisasi jaringan memperlihatkan kompleksitas relasi antar konsep, mulai dari hubungan feminisme dengan media populer, kapitalisme, pendidikan, hingga epistemologi keilmuan. Temuan ini menegaskan bahwa kajian feminisme tidak hanya berkembang dalam jumlah tetapi juga mengalami pergeseran epistemologis menuju pendekatan transdisipliner dan kritis. Studi ini memberikan kontribusi dalam pemetaan intelektual feminisme dan membuka ruang bagi riset lanjutan yang lebih kontekstual, metodologis, dan berbasis data.

Abstract

This study aims to map the conceptual structure of feminist scholarship through a visual bibliometric approach. Data were collected from Google Scholar using the Publish or Perish software and analyzed with VOSviewer. A total of 1,000 academic articles published between 2015 and 2025 were analyzed through three types of visualization density, overlay, and network to reveal keyword density, temporal dynamics, and thematic relationships within global feminist discourse. The analysis shows that “second wave feminism”, “radical feminism”, and “popular feminism” remain the foundational pillars of contemporary feminist thought, still strongly influenced by classical ideological frameworks. However, the emergence of newer terms such as “white feminism”, “transnational feminism”, and “methodology” indicates a shift toward a more reflective, intersectional, and globally inclusive discourse. The thematic clusters identified in the network visualization illustrate the complexity of interrelated concepts, including the intersections of feminism with popular media, capitalism, education, and epistemological inquiry. These findings suggest that feminist studies are not only expanding in volume but are also undergoing an epistemological shift toward more transdisciplinary and critical approaches. This study contributes to the intellectual mapping of feminism and opens new avenues for further research that is more contextual, methodological, and data-driven.

Pentingnya Manajemen Privasi Komunikasi pada Aplikasi Bumble (Studi Kasus pada Tiga Pengguna dari Kalangan Gen-Z)

Cyntia Dewi Anggraini, Divani Wiandari — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan manajemen privasi komunikasi dilakukan oleh pengguna aplikasi Bumble dari kalangan Generasi Z. Aplikasi kencan seperti Bumble menjadi ruang baru interaksi digital yang menuntut pengguna untuk secara aktif mengelola informasi pribadi dalam situasi komunikasi yang cair dan terbuka. Dalam konteks ini, manajemen privasi menjadi proses penting untuk menjaga batas-batas informasi personal yang dibagikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis serta metode studi kasus terhadap tiga informan Gen Z yang aktif menggunakan aplikasi Bumble. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen privasi dilakukan melalui tiga strategi utama: pemilihan informasi yang ditampilkan di profil, selektivitas dalam merespons pesan, dan penyesuaian batas privasi sesuai tingkat kepercayaan terhadap lawan bicara. Namun demikian, ditemukan pula adanya celah dan ketidakkonsistenan dalam praktik manajemen privasi, yang dipengaruhi oleh persepsi subyektif terhadap rasa aman, keinginan untuk membangun kedekatan, serta minimnya literasi digital terhadap risiko privasi. Temuan ini memperkuat relevansi teori Communication Privacy Management (CPM) oleh Sandra Petronio yang mengenalkan lima prinsip, yaitu: owner, co-owner, boundary, rules dan turbulence, dalam konteks komunikasi digital dan menekankan pentingnya edukasi privasi di kalangan pengguna muda. Kontribusi penelitian ini menekankan pada pentingnya pengembangan pemahaman bagi Gen-Z dalam memaknai dan mengelola privasi dalam lingkungan digital yang cair dan terbuka.

ABSTRACT

This study aims to understand how the implementation of communication privacy management is carried out by Bumble application users from Generation Z. Dating apps such as Bumble are a new space for digital interaction that requires users to actively manage personal information in a fluid and open communication situation. In this context, privacy management is an important process to maintain the boundaries of personal information shared with others. This study uses a qualitative approach with a constructivist paradigm and case study methods for three Gen Z informants who actively use the Bumble application. The results of the study show that the implementation of privacy management is carried out through three main strategies: the selection of information displayed on the profile, selectivity in responding to messages, and the adjustment of privacy limits according to the level of trust in the interlocutor. However, it was also found that there were gaps and inconsistencies in privacy management practices, which were influenced by subjective perceptions of security, the desire to build closeness, and the lack of digital literacy on privacy risks. This finding strengthens the relevance of Sandra Petronio's Communication Privacy Management (CPM) theory, which introduces five principles: owner, co-owner, boundary, rules, and turbulence, in the context of digital communication and emphasizes the importance of privacy education among young users. The contribution of this research highlights the need to develop Gen-Z's understanding of defining and managing privacy in a fluid and open digital environment.

Adopsi dan Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Administrasi Kependudukan di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang

Aberar Guridno, Jeanne Noveline Tedja, Aiga Adawiyah — Wed, 09 Jul 2025 00:00:00 +0700

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, termasuk dalam pengurusan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan publik berbasis digital di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, dengan menerapkan teori adopsi inovasi (Rogers, 2003) dan teori implementasi kebijakan (Mazmanian & Sabatier, 1983) sebagai perangkat analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan telah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di wilayah tersebut. Masyarakat mulai menerima sistem baru, terutama kalangan muda yang terbiasa dengan teknologi. Namun, tantangan signifikan masih dihadapi, seperti rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur, dan terbatasnya kapasitas pelaksana di tingkat desa. Dari perspektif teori, adopsi teknologi belum mencapai tahap confirmation secara luas, dan struktur implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan. Kesimpulannya, pelayanan publik digital di Kecamatan Paseh memiliki potensi besar untuk ditingkatkan melalui pendekatan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Rekomendasi strategis mencakup peningkatan literasi digital, pelatihan aparatur desa, serta pemerataan infrastruktur teknologi.

Abstract

Digital transformation in public services is an important need to improve the efficiency and quality of services, including in managing population administration. This study aims to analyze the implementation of digital-based public services in Paseh District, Sumedang Regency, by applying the innovation adoption theory (Rogers, 2003) and the policy implementation theory (Mazmanian & Sabatier, 1983) as analytical frameworks. This study uses a descriptive qualitative method with in-depth interview techniques, field observations, and documentation studies. The results of the study indicate that digitalization of services has increased efficiency and accessibility in the area. The community has begun to accept the new system, especially young people who are familiar with technology. However, significant challenges are still faced, such as low digital literacy, infrastructure inequality, and limited capacity of implementers at the village level. From a theoretical perspective, technology adoption has not reached the stage of widespread confirmation, and the policy implementation structure still needs strengthening. In conclusion, digital public services in Paseh District have great potential to be improved through a collaborative, adaptive, and local community-based approach. Strategic recommendations include increasing digital literacy, training village officials, and equalizing technology infrastructure.

Industri Jenang Kedunggudel sebagai Eduwisata di Desa Wisata Kreatif Kenep, Sukoharjo, Jawa Tengah

Yayang Novita, Tsania Fatihaturrahmah , Tri Yuniyanto , Jaga Insan Sahputra — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0700

Dusun Kedunggudel merupakan salah satu kampung di Desa Kenep, Sukoharjo yang memiliki berbagai daya tarik. Salah satu daya tarik tersebut kemudian dikembangkan oleh masyarakat sehingga terbentuk Desa Wisata Kreatif di tahun 2018. Berdirinya desa wisata ini tak lepas dari sejarah penyebaran Islam dan pusat perekonomian di wilah tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan industri jenang Kedunggudel sebagai upaya pelestarian hidangan khas Kedunggudel dan sebagai penunjang ekonomi masyarakat di Desa Wisata Kreatif Kenep. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan teknik snowball, yaitu teknik pengambilan sampel menggunakan informan pertama untuk mencari informan lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dusun Kedunggudel merupakan pusat perdagangan yang dibuktikan dengan lokasinya sungai di dekat Desa Kenep, (2) Jenang bukan berasal dari Kedunggudel, namun sebelumnya dibawa oleh para pedagang, (3) Masyarakat belajar membuat jenang hingga menjadikannya sebagai usaha karena melihat peluang ekonomi yang tinggi, (4) Penetapan sebagai Desa Wisata Edukasi berpotensi baik bagi pengembangan industri jenang dan bisa meningkatkan perekonomian, baik dalam segi pemasaran maupun penjualan.

Abstract

Kedunggudel Hamlet is one of the villages in Kenep Village, Sukoharjo, which has various attractions. One of these attractions was then developed by the community, leading to the establishment of the Creative Tourism Village in 2018. The formation of this tourism village is closely tied to the history of Islamic propagation and the economic center in the region. This research was conducted to examine the development of the Kedunggudel jenang (traditional Javanese porridge) industry as an effort to preserve Kedunggudel's culinary heritage and support the local economy in the Kenep Creative Tourism Village. Using a qualitative approach, this study collected data through interviews using the snowball technique, a sampling method where initial informants help identify additional informants. The research findings indicate that: (1) Kedunggudel Hamlet was a trading hub, evidenced by its location near the river in Kenep Village, (2) Jenang did not originate from Kedunggudel but was introduced by traders, (3) The community learned to make jenang and turned it into a business due to its high economic potential, (4) Being designated as an Educational Tourism Village holds great potential for the development of the jenang industry and can boost the local economy, both in terms of marketing and sales.

Kajian Sosiologis terhadap Implementasi Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) V Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan secara komprehensif tentang perkembangan Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di wilayah PIR V di kawasan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Perangkat analisis menggunakan disiplin ilmu Sosiologi melalui penerapan teori tindakan sosial dari Max Weber, teori hegemoni dari Gramsci, serta pemikiran tentang empati dan rasa keadilan dari Adam Smith, artikel ini memfokuskan kajian pada pengalaman, persepsi dan tindakan masyarakat yang terlibat dalam program PIR V. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerintah. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung dan wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, lemahnya manajemen, biaya perawatan yang tinggi, fluktuasi harga sawit, serta ketiadaan fasilitas pengolahan, menjadi faktor utama penyebab kegagalan program ini. Evaluasi kebijakan, peningkatan infrastruktur, subsidi, serta pembangunan fasilitas pengolahan yang memadai menjadi solusi yang diusulkan untuk menghidupkan kembali program tersebut.

Abstract

This study aims to comprehensively explain the development of the Nucleus Estate and Smallholder (NES/Perkebunan Inti Rakyat) Program in the PIR V region of Arso District, Keerom Regency, Papua Province. Using the analytical framework of Sociology through the application of Max Weber's social action theory, Gramsci's hegemony theory, and ideas about empathy and a sense of justice from Adam Smith, this article focuses the study on the experiences, perceptions, and actions of the communities involved in the PIR V program. This study uses a qualitative approach to gain an in-depth understanding of the constraints faced in the implementation of the government program. The methods employed include direct observation and interviews with informants. The findings reveal that various obstacles—such as limited infrastructure, weak management, high maintenance costs, fluctuating palm oil prices, and the lack of processing facilities—are the main factors contributing to the program’s failure. Policy evaluation, infrastructure improvement, subsidies, and the development of adequate processing facilities are proposed as solutions to revitalize the program.

COVER

Redaksi Jurnal — Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0700

ANALISIS SISTEM POLITIK MASYARAKAT ADAT: DINAMIKA PROSES POLITIK MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CISUNGSANG

Iqbal Fadrullah, Fisdaus Syam — Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0700

Tulisan ini bertujuan menganalisis sistem politik Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang dengan merujuk pada teori sistem politik Gabriel Almond dan David Easton. Sistem politik diartikan sebagai kerangka kerja organisasi yang merumuskan dan mencapai tujuan bersama. Dalam konteks masyarakat adat ini, sistem politik melibatkan interaksi berbagai elemen seperti kepala adat, perangkat adat, dukun adat, dan rendangan dalam merumuskan kebijakan dan tindakan kolektif melalui forum musyawarah adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami bagaimana masyarakat adat tersebut merumuskan dan mencapai tujuan kolektif melalui interaksi antara berbagai elemen politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur dan fungsi sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang mencerminkan konsep sistem politik Almond dan memenuhi karakteristik sistem politik Easton. Struktur politik melibatkan berbagai entitas seperti kepala adat, penasihat adat, dukun adat, kokolot lembur, dan rendangan. Dalam forum musyawarah adat, kebijakan dan tindakan kolektif dihasilkan melalui konversi tuntutan masyarakat melalui rendangan. Struktur ini menciptakan hierarki dan fungsi yang mendukung pengambilan keputusan serta menjaga dan melindungi budaya adat. Dalam konteks Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang, interaksi dengan lingkungan eksternal, terutama pemerintah daerah dan provinsi, melibatkan artikulasi kepentingan masyarakat adat. Rendangan bertindak sebagai perantara yang menghubungkan aspirasi masyarakat adat dengan kasepuhan, dan melalui proses musyawarah, keputusan diambil dalam merespon tuntutan tersebut.

Faktor-Faktor Penyebab Polemik Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon

Agisthia Lestari, Aziz Reza Randisa — Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami polemik penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon pada tahun 2022, melalui faktor-faktor penyebab yang didasarkan pada teori Ted Robert Gurr tentang memudarnya toleransi dan fenomena melonggarnya kohesi sosial berdasarkan pemikiran Amartya Sen. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi kasus intrinsik (intrinsic case study), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap kasus-kasus tertentu kasus-kasus yang telah teridentifikasi dengan jelas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka dan dokumentasi. Peneliti juga memilih menggunakan teknik wawancara tak berstruktur. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat adanya intoleransi beragama dan melonggarnya kohesi sosial, serta faktor lain yaitu peraturan yang kontradiktif sebagai faktor penyebab terjadinya polemik penolakan terhadap pembangunan gereja. Rekomendasi penelitian ini adalah: 1) perlunya mediasi yang diinisiasi oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti mediasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama yang berakhir tanpa kesepakatan; 2) penyederhanaan aturan FKUB mengenai syarat 90 Persetujuan Jemaat dan 60 Persetujuan Masyarakat Sekitar; dan 3) perlunya menerbitkan Peraturan Daerah dengan spirit inklusi/berpihak pada kelompok minoritas.

Abstract
This study investigates the controversy surrounding the 2022 rejection of HKBP Marantha Church construction in Cilegon City, applying Ted Robert Gurr's tolerance decline theory and Amartya Sen's social cohesion erosion framework. Utilizing an intrinsic case study approach, this qualitative research provides nuanced insights into the identified cases. This study employed open-ended interviews and documentation to collect data. Unstructured interview techniques were also utilized. The results of the study show that there is religious intolerance and loosening of social cohesion, as well as other factors, namely contradictory regulations, as factors causing the polemic of rejection of church construction.This study recommends: 1) Mediation initiated by the Ministry of Religion and Home Affairs to follow up on previous unsuccessful mediation efforts; 2) Simplification of FKUB regulations regarding 90% congregation approval and 60% community approval; and 3) Enacting inclusive local regulations supporting minority groups.