EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Abstract
Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan. Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Adapun data yang digun akan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta di mana sampel yang diambil adalah tahun anggaran 2008 – 2012. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta sudah baik, untuk rasio kemandirian rata – ratanya adalah 55,338% termasuk dalam pola hubungan partisipatif, untuk rasio efektifitas rata – ratanya adalah 104,915% termasuk dalam kriteria sangat efektif, rasio efisiensi rata – ratanya adalah 92,10% termasuk dalam kriteria kurang efisien, rata – rata rasio aktivitas 75,85% untuk belanja operasi sedangkan untuk belanja modal sebesar 24,14% berarti Pemprov DKI Jakarta lebih mementingkan belanja operasi daripada belanja modal, adapun rasio pertumbuhan dari tahun anggaran 2008 – 2012 mengalami kenaikan yang beragam. Hambatan kinerja keuangan Pemprov DKI yaitu: praktik penyimpangan anggaran pada Pemprov DKI Jakarta, lemahnya kontrol budgeting DPRD DKI Jakarta, dan kuatnya pengaruh politik. Cara Pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terdapat dalam kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 – 2012 yaitu dengan : gerakan pengawasan anggaran daerah DKI Jakarta, memperkuat dan memaksimalkan fungsi budgeting DPRD DKI Jakarta, serta perbaikan dan penataan kembali manajemen pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta.References
Bastian, Indra, 2010, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga.
Bisma, I Dewa Gde, 2010, Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007, Ganec Swara Edisi Khusus, Vol 4, No. 3
Darise, Nurlan, 2006, Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: PT Indeks.
Halim, Abdul, 2012. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.
Halim, Abdul, 2004, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Yogyakarta : UPP UMP YKPN
http://nasional.kompas.com/read/2013/05/31/03103382/BPK.Nilai.Laporan.APB D.Pemprov.DKI.Tahun.2012.Wajar
Mahsun, Mohamad. 2006, dalam Suyana, Utama M. 2007. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001 – 2006. Studi Kasus Pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (tidak dipublikasikan).
Mahsun, Sulisyowati Firman dan Andre Purwanugraha, Heribertus,2011. Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo, 2007, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi
Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat.
Nordiawan, Deddy, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati, 2007, Akuntansi Pemerintah, Jakarta : Salemba Empat.
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengeloaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2009.
Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prihatiningsih, Ana, 2010, “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta”, Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Rasidah dan Marsidah, 2009, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Periode 2004 – 2008, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi, vol.8, no. 2
Robertson, Gordon, 2007. Review Kinerja, Loka Karya Review Kinerja: BPKP dan Executive Edition.
Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
Yurikhe Junitha dan Powa Heince Wokas, 2012, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2008 – 2010, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, Vol. 3, No. 1
Yuwono, Sony, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany A.R, 2008, Memahami APBD dan Permasalahannya : Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah, Malang: Banyumedia Publishing.
