Peran Aparatur Negara dalam Penanganan Kegiatan Perikanan yang Tidak Sah di Perairan Raja Ampat

Abstrak

Abstrak
Di samping potensi laut Raja Ampat yang menarik minat banyak nelayan untuk melekukan praktek illegal fishing, maraknya praktek kejahatan ini juga dipicu oleh lemahnya aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan metode kualitatif, maka dapat disimpulkan bahwa para aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, TNI AL, dan Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan pemberantasan illegal fishing terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Selain itu, dalam proses pemberantasan praktek illegal fishing di perairan Kabupaten Raja Ampat masih memiliki dua kelemahan utama. (1) kelemahan dalam hal sistem pengawasan pemberantasan illegal fishing; (2) lemahnya penindakan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.

Kata Kunci: Illegal Fishing. Raja Ampat, Penegakan Hukum

Abstract
In addition to potential sea Raja Ampat which attract many fishermen to indent the practice of illegal fishing, the widespread practice of this crime was also fueled by weak law enforcement aspect by the government. With qualitative methods, it can be concluded that the law enforcement officers who may be authorized by law, the Department of Marine and Fisheries of Raja Ampat, Navy, and Unit Police waters of Raja Ampat to combat illegal fishing impressed walk on their own without no coordination. Moreover, in the process of eradicating the practice of illegal fishing in the waters of Raja Ampat still has two major drawbacks. (1) deficiencies in the supervision system to eradicate illegal fishing; (2) weak prosecution and law enforcement against any violations.

Keywords: Illegal Fishing. Raja Ampat, Law Enforcement