PENYELAMATAN HAK PILIH WARGA PERBATASAN JELANG PILKADA

Abstrak

phase II of Direct and simultaneous elections in Riau province will be experiencing a complex problem. The borderline in some regions and sub-districts it seems become one of it. This problem found occur in in sub-districts 15, 16 and 18 in Simpang Tiga Village, these sub-district now placed under Kampar regency based on ministry decree No. 18 in 201, were it originally listed under the Pekanbaru administration. Yet, this implies to the citizen administrative and vote in the local election. Therefore, KPUD of Riau should do some action to save the votes of the citizen in these less-clear area so they can participated in the local election. This study using Descriptive qualitative
in line with theory of political interest in the local election. The analysis of the study employ ethics and emic then elaborated to investigates the problems. The findings showed that the KPUD of Riau has done some action to solve of the citizen administration problems related to the local election however, it seems not showing a significant result. The findings also showed, these three sub-districts’ in Simpang Tiga showing several responses regarding to the local election, these responses seem strongly related with the political interest among them.

Keywords: Votes, interests and local elections.

Pilkada langsung dan serentak Tahap II di Provinsi Riau pasti akan sarat dengan masalah. Salah satu di antaranya adalah masalah tapal batas daerah. Rukun Warga atau RW 15,16 dan 18 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, yang paska Permendagri No 18 Tahun 2015 menjadi wilayah Kampar --- padahal, sebelumnya masuk wilayah Pekanbaru. Sudah barang tentu, kenyataan ini berimplikasi terhadap administrasi kependudukan dan hak pilih warga. Oleh sebab itu, KPUD Riau segera melakukan upaya penyelamatan hak pilih warga di daerah yang  bersengketa tersebut agar dapat tetap berpartisipasi dalam pilkada. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, serta konsep teori kepentingan politik dalam pilkada dan Pemilihan Kepada Daerah serta analisis data melalui interpretasi etik dan emik kemudian dielaborasi dalam kajian tata laksana kepemerintahan sesuai dengan pembahasan yang diteliti, maka, hasil penelitian ini menunjukkan, walau upaya yang dilakukan oleh KPUD Riau dalam penyelamatan hak pilih warga di daerah perbatasan Pekanbaru dan Kampar berjalan belum efektif, namun, sudah menunjukan perbaikan terhadap keberlanjutan hak pilih warga. Selanjutnya, respon warga masyarakat di tiga RW di Kelurahan Simpang Tiga, terkait status daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada serentak tahap II di Provinsi Riau, masih sangat beragam dan terbelah berdasarkan kepentingan politik masing-masing.