PANDANGAN TERHADAP RENCANA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Abstract

Tulisan ini berjudul Pandangan Terhadap Rencana Revisi Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Masalah penelitian ini
berbicara hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh, pelaksanaan
sistem kerja PKWT dan Outsourching, dan Pengupahan. Metode penelitian ini
adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji berbagai bahan hukum
yang berkaitan dengan objek penelitian, dan berfokus pada berbagai peraturan
perundang-undangan dan referensi hukum lain.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan kerja antara pemberi kerja
dengan pekerja/buruh dalam prakteknya dapat menimbulkan hubungan yang tidak
harmonis yang dapat dipicu oleh diantaranya adalah perbedaan penafsiran tentang
pelaksanaan peraturan terkait ketenagakerjaan, tuntutan kenaikan upah,
pembentukan serikat pekerja, tuntutan kesejahteraan, dan timbulnya solidaritas
pekerja sebagai akibat perlakukan yang tidak adal terhadap salah satu
pekerja/buruh oleh pemberi kerja.Sistem kerja PKWT dalam pelaksanaannya
dapat menimbulkan ketidak pastian hukum terkait dengan hubungan kerja,
khususnya adalah mengenai siapa yang berwenang untuk memberikan sanksi
kepada pekerja/buruh ketika melanggar peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja. Apakah sanksi diberikan oleh perusahaan penyedia pekerja/buruh atau oleh
pengusaha sebagai pemberi kerja. Begitu juga tentang masa depan pekerja/buruh
ketika hubungan kerjanya diputus kontrak setelah selesainya jangka waktu
PKWT.