10.47313 PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN

Abstrak

 Penanaman modal asing merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai faktor yang dapat menghambat iklim investasi. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah dan investor, kepastian hukum dalam penanaman modal asing, biaya ekonomi yang kompetitif, serta iklim usaha yang kondusif, terutama dalam aspek ketenagakerjaan dan keamanan berbisnis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil wawancara dengan pihak terkait, khususnya Direktorat Peraturan Perpajakan II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur penanaman modal asing sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, karena lebih berpihak pada kepentingan investor. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat setempat lebih banyak merasakan dampak negatif dari ketentuan tersebut.

Undang-Undang Minerba terbaru, yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dianggap lebih mencerminkan prinsip keadilan. Namun, implementasi peraturan terkait penanaman modal asing yang berlandaskan prinsip keadilan ini belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan pokok yang masih belum dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan terkait, seperti pembangunan smelter dan divestasi saham yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

 Foreign investment is a crucial component of national economic management and is positioned as a means to enhance national economic growth, create job opportunities, and promote the economic development of Indonesia. To achieve these objectives, it is essential to address various factors that could hinder the investment climate. These factors include improved coordination between government agencies and investors, legal certainty in foreign investment, competitive economic costs, and a conducive business environment, particularly in terms of labor and business security.

This study employs a qualitative research method with a normative approach, involving an examination of relevant legislation, books, journals, and interviews with the Directorate of Tax Regulations II, which is pertinent to the thesis topic. The findings indicate that prior to the enactment of Law No. 4 of 2009, regulations governing foreign investment did not fully reflect the principle of fairness, as they were more favorable to investors. Consequently, the Indonesian government and local communities experienced several negative impacts.

The latest Mining Law, enacted during President Susilo Bambang Yudhoyono's administration, is seen as better reflecting the principle of fairness. However, the implementation of foreign investment regulations based on this principle has not yet been fully realized. This is evidenced by the failure of certain companies to comply with key requirements, such as the construction of smelters and the divestment of shares, as mandated by the regulations.