Simbolisasi Presiden Joko Widodo pada Gibran Rakabuming Raka 2018-2024 dalam Media Kompas dan Akun Youtube Sekretariat Presiden Republik Indonesia

Abstrak

Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Desember 2018 di sebuah konferensi pers menyatakan bahwa anak-anaknya tidak akan mengikuti jejaknya sebagai politisi karena tidak tertarik dengan politik. Kemudian, pada tanggal 12 Desember 2019, dia menyatakan bahwa memberi restu kepada anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju di menjadi calon walikota Solo. Empat tahun kemudian, pada tanggal 22 Oktober 2023, dia memberikan restu dan doa kepada Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia di Pemilihan Presiden–Wakil Presiden tahun 2024. Dalam setiap konferensi pers dan pemberitaan di media, baik media mainstream maupun media online (Youtube di Kumparan, Tempo, Detik, CNN, BBC, Kompas, dan akun media sosial Sekretariat Presiden Republik Indonesia) selalu tertulis nama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis simbolisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konteks putranya, Gibran Rakabuming Raka, melalui perspektif studi budaya. Metode penelitian yang dipakai adalah Metode Entman yang menganalisis framing media berita Kompas, TV, media sosial Presiden Jokowi, dan akun Youtube Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Penelitian kualitatif digunakan dengan pendekatan analisis wacana untuk mengkaji narasi dan representasi media serta diskursus publik terkait Gibran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan simbol Presiden Joko Widodo selalu ada bersama pemberitaan tentang Gibran. Kemudian, Gibran sering diasosiasikan dengan nilai-nilai kepemimpinan dan kesederhanaan yang diteladani oleh Presiden Jokowi. Simbolisasi ini tidak hanya memengaruhi persepsi publik terhadap Gibran, tetapi juga membentuk identitas politiknya yang terpisah sekaligus terkait erat dengan citra Presiden Jokowi. Penelitian ini menemukan bahwa simbolisasi Jokowi pada Gibran memainkan peran signifikan dalam memengaruhi dinamika politik dan sosial di Indonesia, yang mengindikasikan hubungan kompleks antara warisan politik dan identitas individu. Berdasarkan teori Barthes (1957), penggunaan simbol Presiden Joko Widodo dilakukan dengan cara yang halus, tetapi kuat dan dapat diterima untuk membentuk persepsi publik dan legitimasi politik.