Peran WALHI Jakarta sebagai Civil Society Organization dalam Dinamika Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta

Abstract

Civil Society Organizations (CSOs) are a form of civil society that is organized and united to achieve specific goals, playing a significant role in promoting democratization and supporting sustainable development. This study was conducted to explore the role of the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) Jakarta as a civil society organization (CSO) in the policy of Jakarta Bay reclamation by analyzing the main functions of CSOs in influencing the processes of public policy formulation, implementation, and evaluation. This research uses a qualitative approach, with data collection techniques carried out through in-depth interviews with WALHI Jakarta staff and literature review. The study's findings reveal that WALHI undertakes multiple strategic roles, including advocacy, education, community mobilization, policy monitoring, and legal litigation. These roles align with Larry Diamond's theory emphasizing civil society's autonomy, participation, and pluralism, as well as Bance's theory classifying CSO functions as watchdog, advocator, capacity builder, service provider, and catalyst of change. WALHI Jakarta's active involvement in the reclamation issue demonstrates CSOs' critical capacity to counterbalance state and market powers, while underscoring civil society's essential role in achieving inclusive and sustainable governance.

Abstrak

Civil Society Organizations (CSOs) merupakan bentuk dari civil society yang diorganisir dan bersatu untuk mencapai tujuan tertentu, dan peran yang signifikan dalam mendorong demokratisasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta sebagai organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) terhadap kebijakan reklamasi Teluk Jakarta dengan melakukan analisis melalui fungsi-fungsi utama CSOs dalam memengaruhi proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan staf WALHI Jakarta serta kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa WALHI menjalankan berbagai peran strategis, termasuk advokasi, edukasi, mobilisasi masyarakat, pemantauan kebijakan, serta litigasi hukum. Peran-peran ini sejalan dengan teori Larry Diamond yang menekankan pentingnya kemandirian, partisipasi, dan pluralisme dalam masyarakat sipil, serta teori Bance yang mengklasifikasikan fungsi CSO sebagai watchdog, advocator, capacity builder, service provider, dan catalyst of change. Keterlibatan aktif WALHI Jakarta dalam isu reklamasi membuktikan pentingnya kapasitas CSO untuk menjadi kekuatan pengimbang terhadap negara dan pasar, serta menunjukkan pentingnya keberadaan civil society dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.