Implikasi Kepercayaan Publik Terhadap Legitimasi Kepala Daerah (Studi Kasus Kebijakan Kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati Tahun 2025)
DOI:
https://doi.org/10.47313/jidb.v47i1.4415Abstrak
Penelitian ini mengkaji krisis kepercayaan publik dan delegitimasi kepemimpinan Bupati Pati pada tahun 2025 akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga sekitar 250 persen (Perbup No. 17/2025). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teori David Easton, Max Weber, dan good governance, penelitian menunjukkan bahwa krisis ini tidak semata-mata dipicu oleh lonjakan tarif pajak. Faktor utama penyebab runtuhnya kepercayaan masyarakat adalah lemahnya transparansi, minimnya partisipasi publik, serta komunikasi kebijakan yang tidak efektif dari pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal daerah sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan dalam menjaga legitimasi politik.
Referensi
Aji, D. U. (2025a, August 7). Bupati Sudewo minta maaf soal ‘tantang’ warga Pati demo tolak kenaikan PBB 250%. detikJateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8049384/bupati-sudewo-minta-maaf-soal-tantang-warga-pati-demo-tolak-kenikan-pbb-250
Aji, D. U. (2025b, August 7). Curhat warga Pati imbas PBB naik 250%: Rp179 ribu jadi Rp1,3 juta. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-8049575/curhat-warga-pati-imbas-pbb-naik-250-rp-179-ribu-jadi-rp-1-3-juta
ANTARA News. (2026, January 20). KPK duga Bupati Pati Sudewo patok harga untuk jabatan perangkat desa. https://www.antaranews.com/berita/5362198/kpk-duga-bupati-pati-sudewo-patok-harga-untuk-jabatan-perangkat-desa
CNN Indonesia. (2025). Eskalasi krisis kepercayaan publik di Kabupaten Pati. https://www.cnnindonesia.com
Easton, D. (1965). An approach to the analysis of political systems. In The political system: An inquiry into the state of political science (pp. 17–34). Alfred A. Knopf. https://content-calpoly-edu.s3.amazonaws.com/polisci/1/documents/POLS-112-Easton-Analysis-Political-Systems.pdf
Irhamdhika, G., El Hidayah, N. I., Ariska, Y., Ningtyas, D. A., & Sari, A. (2025). Krisis kepercayaan publik: Fenomena #KaburAjaDulu dan peran humas pemerintah dalam merespons cancel culture. Jurnal Public Relations (J-PR), 6(1), 7–15. https://doi.org/10.31294/jpr.v6i1.8663
Karso, A. J. (2022). Buku ajar good governance. Samudra Biru.
Lulu, L. (2025, August 18). Warga keluhkan pajak naik 400 persen, Pemkab Semarang akhirnya batalkan kenaikan PBB-P2. iNews Semarang. https://semarang.inews.id/read/629146/bupati-semarang-batalkan-kenaikan-pbb-hingga-400-persen-usai-ramai-keluhan-warga-viral-di-medsos
Rifaid, R., Rachman, M. T., Baharuddin, T., & Gohwong, S. (2023). Public trust: Indonesian policy in developing a new capital city (IKN). Journal of Governance and Public Policy, 10(3), 263–273. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.17696
Sabandar, S. (2025, August 13). Kenaikan PBB-P2 sebesar 250% picu demo besar di Pati, apa itu PBB-P2? Kompas TV. https://www.kompas.tv/regional/611131/kenaikan-pbb-p2-sebesar-250-picu-demo-besar-di-pati-apa-itu-pbb-p2
Santoso, B. (2026, January 25). KPK bongkar skema pemerasan caperdes Pati, Bupati Sudewo ditaksir bisa kantongi Rp50 miliar. Suara.com. https://amp.suara.com/news/2026/01/25/130500/kpk-bongkar-skema-pemerasan-caperdes-pati-bupati-sudewo-ditaksir-bisa-kantongi-rp50-miliar
Soewito, S., Hainun, H., Nurdiawansyah, N., Khairudin, K., & Amna, L. S. (2023). Strategi meningkatkan kepercayaan publik di Indonesia: Peran good governance dan e-government. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 14(1), 101–110. https://doi.org/10.36448/jak.v14i1.3046
Sugiyono. (2015). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Suriadi, H. (2025). Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik di era disinformasi digital. Journal of Social, Educational and Religious Studies, 1(1), 38–52. https://doi.org/10.67467/jsers.v1i1.10
Taufik, B., Warkini, N., Yuliawati, R., Hendarsah, Y., & Dartum. (2024). Peran transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Subang. Jurnal Studi Administrasi Publik, 9(1). https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/PASCA/article/view/2037
Tempo.co. (2025, August 7). Fakta-fakta soal Bupati Pati menaikkan tarif PBB 250 persen. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-soal-bupati-pati-menaikkan-tarif-pbb-250-persen-2055998
Tuasikal, H. (2019). Membedah konsep pelayanan publik dan good governance dalam perspektif hukum administrasi. JUSTISI, 5(1), 8–20. https://doi.org/10.33506/js.v5i1.542
United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. United Nations Development Programme.
Weber, M. (1958). The three types of legitimate rule (H. H. Gerth, Trans.). In H. H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.), From Max Weber: Essays in sociology (pp. 212–216). Oxford University Press.
##submission.downloads##
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
