KAJIAN YURIDIS PENGUJIAN (JUDICIAL REVIEW) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN: STUDI PUTUSAN MKRI No. 71/PU-XI/2013
DOI:
https://doi.org/10.47313/jib.v41i64.715Keywords:
Judicial Review, Cigarette, The law of Health (Undang-Undang No. 32, 2002)Abstract
Under the Constitution of Indonesia (the Undang-Undang Dasar), the Constutional Court (the Mahkamah Konstitusi) has the authority to judge cases brought to the Court. The decision of the Court is final and binding. This time a law of the Helath (the Undang-Undang No. 32, 2002) was submitted to the court. This Law speaks about tobacco which is addictive and there has been an affirmative action to control its existences however, how much tobacco is damaging to health, that law was rejected by the 8 members of the court. In that law (the Undang-Undang Kesehatan No. 32, 2002), it obiviously was on purpose displaying only the form of the cigarette instead.References
Abdullah, Ujang, Hak Menguji di bawah Undang-undang, Makalah, tanpa tahun, Download di www.google. Com, tanggal 05 Desember 2010
G.J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Cet II, Jakarta : Timun Mas, 1960.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet. I, Jakarta : Prenada Media, 2005, hal. 144
Maria Farida Indrati Soerapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar.Dasar dan Pembentukanya Jakart, Kanisius, 1998, hal. 25.
Sumantri, Sri, Hak Menguji Materiil di Indonesia, Bandung : Alumni Bandung, 1982.
Soekanto, oerjono Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, Jakarta :UI Press, 1996, hal.12.
Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 27.
Fatimah, Siti. Praktik Judicial Review di Indonesia: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
Huda, Ni’matul. Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review. Yogyakarta: UII Press. 2005.
Rositawati, Dian. dalam artikelnya yang berjudul “Mekanisme Judicial Review”. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2005.
Sabardiah, Maissy. dalam artikelnya yang berjudul “Legal Standing Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Pada Mahkamah Konstitusi”. Fakultas Hukum UI.
Pan Mohamad Faiz. Jurnal Hukum Online. Desember 2008
Anonim, Etika Pariwara Indonesia, (Jakarta : Dewan Periklanan Indonesia (DPI)), hal.18
Niken Tri Hapsari, op.cit, hal. 35.
Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Putusan Mahkamah Konstitusi RI NO. 71/ PU-XI/2013)
