SENGKETA PENENTUAN BATAS USIA PENSIUN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DOI:
https://doi.org/10.47313/jib.v41i65.717Keywords:
Court Disputes, Pension LimitAbstract
In Act No. 13, 2003 on employment stated does not regulate the time of retirement and the retirement age limit for private-sector workers. In article 167 paragraph 1 of the employment LAW is mentioned that one reason for termination of employment is because workers have entered the retirement age.. The results of the research are comprehended, that the retirement age limit is not regulated and expressly stipulated in the Manpower Act, but implied in article 154 letter C of Act No. 13/2003, that the retirement age limit shall be governed or Agreement, company regulation or cooperation agreement, or for certain departments governed by statutory regulations. If not regulated, it can refer to the law that is practiced in some companies, while in the form of legal certainty as an effort to prevent disputes of interest age limit is reviewed from the case 190/PDT.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PS. The judge's verdict in the case is already reflecting justice because it considers that PKB is an autonomous law made by the entrepreneur with a labor union whose ordinance of manufacture and validity is governed by public law (heteronom) and can be proven by the agreement without leaving a dispute regarding the retirement age.References
A. Buku-buku
Djumadi, Hukum Perburuan Perjanjian Kerja, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2008.
Fikri C. Wardana, Tersenyum Sebelum Pensiun dan Tertawa Setelah Pensiun, Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia Building, Jakarta 10270.
Rumainur, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Ghalia Indonesia, Jakarta 2004.
Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuan, Sekretaris Jenderal Departemen Perburuan Ex, Guru Besar Hukum Perburuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penerbit Djambatan, Tahun 1996.
Mediya Rafeldi, Undang–Undang Ketenagakerjaan. diterbitkan oleh ALIKA, Cetakan pertama: Jakarta, September, Tahun, Tahun 2016.
Maspion Group, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Gresik, Tahun 2015-2017.
Ma’ruf Cahyono, Panduan Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretaris Jenderal MPR RI, Tahun 2016.
Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, Sekretariat MPR RI , Jl.Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta - 10270.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Cetakan ke dua belas, Tahun 2016.
B. Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta,2014.
-------------------,Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
-------------------,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
-------------------, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).
-------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun.
-------------------,Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. PER.02/MEN/1993 tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Peserta Peraturan Dana Pensiun.
