STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.47313/jib.v41i67.808Keywords:
Strategy, Empowerment, Small Fishermen, IndonesiaAbstract
This research based on the low level of welfare of small fishermen amid increasing Indonesian exports, so that it is not in accordance with the objectives stated in the 2011-2025 Republic of Indonesia Master Plan so that Indonesia can become a developed country with development and welfare outcomes that can be enjoyed equally by all people, and the utilization of marine resources for economic development and the welfare of fishermen and coastal communities. Therefore, through a qualitative process approach and the concept of Rokhmin Dahuri (2012), this study aims to find out strategies to improve the empowerment of small fishermen in Indonesia.References
Blakely, Edward J, 1989. Planning Local Economic Development. Theory and Practice. Sage Publication. Dye, T.R. 1978. Understanding Public Policy (Third Edition). New York. Engelwood Fliffs. Faludi, Andreas. 1973. A Reader in Planning Theory. Pargamon Press. Hastrini, Ria, dan Abdul Rosyid dan Putut Har Riyadi. 2013. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Kusumastanto, Tridoyo. 2005. Pengembangan Sumberdaya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), Kampus IPB Darmaga. Bogor. Kusumastanto, Tri. 2002. Reposisi "Ocean Policy" dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah. Orasi Ilmiah Guru Besar Kebijakan Ekonomi, PKSPL-IPB. Bogor. Purwaningsih, Ratna. Analisis Nilai Tambah Produk Perikanan Lemuru Pelabuhan Muncar Banyuwangi, Semarang, Fakultas Teknik – Jurusan Industri, Universitas Diponegoro, Vol. 14, No. 1, Juni 2015. Hogwood, Brian W., and Ldewis A. Gunn. 1986. Policy Analysis for The Real World. Oxford University Press. Muljono, Mochammad Djoko Singgih. 2005. Manajemen Pengembangan PPI Banyutowo Dalam Upaya Meningkatkan PAD Kabupaten Pati, Semarang: Universitas Diponegoro. Dahuri, Rokhmin. 2012. Akar Masalah Kemiskinan Nelayan dan Solusinya, Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB. Digdowiseiso, Kumba, and Eko Sugiyanto, and Heru Dian Setiawan, Business Licensing And The Indonesia’s Master Plan 2011 –2025, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 01, January 2020. Digdowiseiso, Kumba. Reexamining the Economic Growth – Education Inequality – Income Distribution Nexus in Indonesia, Journal of Applied Economic Sciences, Volume XIII, Summer, 4 (58). 2018. Pranarka, A.M.W dan Vidhyandika Moeljarto. 1996. Pemberdayaan (Empowerment), dalam Onny S Prijono dan A.M.W. Pranarka (Peny.). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: CSIS. Solihin, Abdul Wahab. 2002. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, (Edisi Kedua), Jakarta: Bumi Karsa, 2002. Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Sartika, Ika. 2007. Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan, Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Wrihatnolo, Randy R., dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo. Yafiz, M, dan M.Fedi A. Sondita, dan Soepanto Soemakaryo, dan Daniel R. Monintja. 2009. Analisis Finansial Usaha Penangkapan Ikan Dalam Model Perbaikan Kesejahteraan Nelayan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Jurnal Perikanan dan Kelautan. Zain, Honny, dan Syaifuddin. 2014. Pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Jurnal Perikananan dan Kelautan, Universitas Riau. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Modul Pelatihan National Interest Analysis Statement (Nias), USAID. Majalah Swa, 7 September, 2015. Majalah Mina Bahari, 2012 dan 2013. Undang-Undang No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.27/Men/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 57 Tahun 2014 tentang Larangan Alih Muatan (Transhipment) Kapal Ikan di Laut. Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 36/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/Permen-Kp/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-Kp/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714. Keputusan Dirjen Perikanan Republik Indonesia No. IK.340/DJ.10106/97.
