THE STATUTORY ARRANGEMENT OF ARTICLE 27 PERPU NO. 1 YEAR 2020 (VIEWED FROM PRESIDENTIAL AUTHORITY, IMMUNITY RIGHTS AND ESTABLISHMENT OF LEGAL REGULATIONS)
DOI:
https://doi.org/10.47313/jib.v41i70.929Keywords:
Perpu (government regulation in lieu of law) No. 1 Year 2020, Corona Virus Disease/Covid-19, force majeureAbstract
The spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Indonesia is getting wider and results in so many effects. Besides mortality and economy, this country experiences also a lot of problems. To overcome the Covid-19 pandemic, President Joko Widodo had issued various kind of regulations; one of them is the government regulation in lieu of law (Perppu) No. 1 Year 2020 about national financial policy and financial system stability to handle Covid-19 pandemic and/or in order to face the threat that is dangerous for national economy and/or financial system stability. However, a lot of expert and scholars said that Perpu (the government regulation in lieu of law) No. 1 Year 2020 resulted in legal problems. Therefore, the research question of this study is questioning “have the government regulation in lieu of law (Perppu) No. 1 Year 2020 fulfilled the requirement of force majeure condition as what has already been stated in Articel 22 UUD NRI Year 1945? And how is the substance of the regulation of Article 27 point (2) and (3) Perpu No. 1 Year 2020 correlated with immunity rights, and the principles of the establishment of legal regulation in Indonesia? The method used in the study was normative. The approach used was legal regulations and legal principles of the establishment of legal regulations. The result found out that the government regulation in lieu of law Perpu No. 1 Year 2020 published by President Joko Widodo to hold Covid-19 is his right in accordance with the clauses of Article 22 UUD NRI Year 1945, however article 27 point (2) and (3) Perpu No. 1 Year 2020 violate the basic principles of the establishment of legal regulation and it would be potential that the provision of this article lead to uncertainty and injustice.References
Buku-Buku:
Attamimi, Hamid S, Pеranan Kеputusan Prеsidеn Rеpublik Indonеsia Dalam Pеnyеlеnggaraan Pеmеrintahan Nеgara : Suatu Studi Analisis Mеngеnai Kеputuan Prеsidеn Yang Bеrfungsi Pеngaturan Dalam Kurun Waktu Pеlita I – Pеlita IV, Fakultas Pascasarjana, 1990.
Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
Azhary, Tahir, Nеgara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Huda, Ni’matul, Nеgara Hukum , Dеmokrasi & Judicial Rеviеw, cеtakan Pеrtama, Yogyakarta : UII Prеss, 2001.
HR, Ridwan, Hukum Adminisrasi Nеgara, Jakarta : RajaGrafindo, 2008.
Istislam, Sanksi Paksaan Pеmеrintah Dalam Pеrlindungan dan Pеngеlolaan Lingkungan Hidup, Disеrtasi, Program Pascasarjana Univеrsitas Airlangga : Surabaya 2012.
Manan (IX), Bagir, Sistem Peradilan Berwibawa, Yogyakarta : FH UII Press, 2005
Sinamo, Nomensen, Ilmu Perundang-Undangan, Jakarta : Jalan Permata Aksara, 2016.
Peraturan Perundangan:
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
__________, Undang-Undang No. 12 Taun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
___________, Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
___________,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admistrasi
Pemerintahan
___________, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Putusan Pengadilan:
Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009
Putusan MK No. 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005,
Jurnal/Artikel Ilmiah:
Asshiddiqie, Jimly, Problematika PERPU Covid-19. Artikel tanpa tahun.
______________, Diktator Konstitusional dan Hukum Pengecualian, Artikel
tanpa tahun.
______________, Dua Tipe Perpu, Pembentukan dan Pencabutanya, Artikel
tanpa tahun.
Arsil, Fitra, Mengagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan
PERPU : Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan
PERPU di Negara-Negara Presidensial, Jurnal Hukum &
Pembangunan 48 No. 1 (2018): 1-21 ISSN: 0125-9687 (Cetak) EISSN: 2503-1465 (Online) Tersedia versi daring: http://jhp.ui.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1593
Cahyadi, Radika, 5 Langkah Perusahaan Lindungi Karyawan dari Wabah
Corona, Artikel tanggal 4 Maret 2020. Lihat di
https://www.gadjian.com/blog/2020/03/24/5-langkah-perusahaanlindungi-karyawan-dari-wabah-corona/
Kusnu Goеsniadhiе S. Pеrkеmbangan Konsеp Nеgara Hukum, Artikеl, 11 Juli 2009.
Majеlis Pеrmusyawaratan Rakyat, Panduan Pеmasyarakatan Undang
Undang Dasar Nеgara Rеpublik Indonеsia Tahun 1945 dan
Kеtеtapan Majеlis Pеrmusyawaratan Rakyat Rеpublik, Jakarta:
Sеkrеtariat Jеndеral MPR RI, 2011.
Mahutama, Term of Refence Webinar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dengan tema “ MENGGUGAT
PERPPU COVID-19” dilaksanakan pada: Hari : Sabtu, Tanggal :
April 2020 Waktu : 09.00 s.d. selesai, Tempat : Live Zoom ID - 696 619 283 Password – MAHUTAMA1
Nazriyah, Riri, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Jurnal Hukum, (Vol 17 Juli 2010, No 3), hal.387.
Putrijanti, Aju, Kewenangan Serta Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara setelah UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, artikel tanpat tahun, diunduh pada tanggal 6 April 2020. Lihat https://media.neliti.com/media/publications/153491-ID-kewenangan-serta-obyek-sengketa-di-perad.pdf
Nufransa Wira, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tak Membuat Penyelenggara Negara Artikel
Sugiantari, Anaka Agung Wiwik, Kewenangan Presiden Dalam Membuat Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Jurnal Mataram GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 3 No.3 Desember 2009.
Zamroni, Mohammad, Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPU
(President Authority To Issue PERPU) Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
Tahun 2015.
