Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019
DOI:
https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049Keywords:
desentralisasi fiskal, PAD, efisiensi keuangan, keserasian belanja daerah, Magelang.Abstract
This study aims to analyze the regional financial performance of Magelang Regency in terms of the Ratio of the Degree of Fiscal Decentralization, the Ratio of PAD Effectiveness, Regional Financial Efficiency and the Harmony of Regional Spending. This research is a quantitative descriptive study on the financial condition of the Government of Magelang Regency during the period 2017-2019. Regional Financial Performance Kab. Magelang seen from the RDDF of 17.25% which is in the criteria of being deficient in increasing its PAD. The degree of effectiveness of PAD is 110.29% with the criteria for being very effective, good and capable in the management of PAD. From the REKD side, it was 655.42% with ineffective criteria, that is, the total regional expenditure figure was greater than the realization of PAD. Harmony in Operational Expenditures is at 39.17%, which is less than half of the total Regional Expenditures or less than 50%. The balance of capital expenditures is 18.45%, which reflects that the amount of regional expenditure allocations for capital expenditures is harmoniously below the 20% figure. District Government Magelang still prioritizes short-term annual Operational Expenditures from its APBD compared to Capital Expenditures for long-term development
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Magelang di lihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas PAD, efisiensi keuangan daerah dan keserasian belanja daerah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitif pada keadaan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2017-2019. Kinerja Keungan Daerah Kab. Magelang dilihat dari RDDF sebesar 17,25% yang masuk kriteria kurang dalam meningkatkan PAD-nya. Pada Derajat Efektivitas PAD adalah sebesar 110,29% dengan kriteria sangat efektif, telah baik dan mampu dalam pengelolaan PAD. Dari sisi REKD adalah sebesar 655,42% dengan kriteria tidak efektif, yakni jumlah angka Belanja Daerah lebih besar dari realisasi PAD. Keserasian Belanja Operasional berada diangka 39,17% berada kurang dari separuhnya dari seluruh Total Belanja Daerah atau kurang dari 50%. Keserasian Belanja Modal adalah sebesar 18,45% yang mencerminkan besarnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal masih serasi berada dibawah angka 20%. Pemerintah Kab. Magelang masih memprioritaskan Belanja Operasional jangka pendek tahunan dari APBD nya dibandingkan dengan Belanja Modal untuk pembangunan jangka panjang.
References
Amelia Oktrivina, D., Siregar, & Ira Mariana, S. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintahan (studi kasus: Pemerintahan kota depok – jawa barat). Journal Image Volume 9, Number 1, April 2020, page 1-19. doi: https://doi.org/10.17509/image.v9i1.23998
Bivisyani Questribilia. (2109. Agustus 15). Pengertian pendapatan asli daerah, sumber dan pengaruh.
Eko Sugiyanto, Kumba Digdowiseiso, Zulmasyhur, Heri Dian Setiawan. (2018). Fiscal decentralization and routine conflict in Indonesia. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XIII, Summer, 4(58): 953-961.
Eko Sugiyanto, Suharyono, Kumba Digdowiseiso, Tri Waluyo, & Heri Dian Setiawan. (2018). The effects of specific allocation fund (DAK) on local economic development: A mixed method analysis on central java province, indonesia. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XIII, Winter, 8(62): 105 – 113.
Devas, Nick, dkk. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI- Press.
Fadli, Faisal. (2014). Analysis of direct and indirect effect of fiscal decentralization and regional disparity: case study provinces in east and west indonesia year 2006-2012. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(18): 45-55.
Faud, M. Ramli. (2015). Pengantar akuntansi keuangan daerah. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Halim, Abdul. (2001). Analisis diskriptif pengaruh fiscal stress pada APBD pemerintah kabupaten dan kota di jawa tengah. Kompak. STIEYO.Yogyakarta. Hal:127-146.
Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
Indra Bastian. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Kartika, D., & Kusuma IC., (2015). Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten sukabumi. Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Volume 1 Nomor 2, Desember 2015.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Ringkasan anggaran dan pendapatan belanja daerah.
Kiwi. APBN dan APBD.
Kiwi. Badan pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
Kiwi. Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) menurut para cendekiawan.
Kiwi. Tujuan dan fungsi APBD.
Kumba Digdowiseiso. (2015). Sistem keuangan publik. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-Unas). ISBN: 978-623-7376-29-3.
Kumba Digdowiseiso. (2016). Governance, fiscal decentralization, and growth in indonesia. Jurnal Populis, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
Kumba Digdowiseiso, Eko Sugiyanto, & Heri Dian Setiawan. (2020). Fiscal decentralisation and inequality in indonesia. Ekonomika regiona [Economy of region], 16(3), 989-1002. doi: https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020–3-24.
Kumba Digdowiseiso, Zainul Djumadin. (2020). Fiskal decentralization in distric of karawang, indonesia. International Journal of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 02, February 2020 ISSN 2277-8616.
Mahmudi, (2010). Analisi laporan keuangan pemerintah daerah, Edisi kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Edisis Ketiga,Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nur Fadhila Amri, SE. (2019, September 9). Mengenal laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Oates, Wallace. (1969). "The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Values: An Empirical Study of Tax Capitalization and Tiebout Hypothesis." Journal of Political Economy 77: 95771. doi: 10.1086/259584.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Shah, A., (1994), The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies. Policy and Paper Series, No. 23, The World Bank, Washington, DC.
Suharyono, Kumba Digdowiseiso, Eko Sugiyanto, Zulmasyhur. (2018). Causality on the growth-governance-fiscal decentralization nexus: an analysis of time series in Indonesia. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XIII, Winter 7(61): 1854-1863.
Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di indonesia). Skripsi Program EkonomiAkuntansi. Program Sarjana Akuntansi. Surakarta: .Universitas Sebelas Maret.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Downloads
Published
Issue
Section
License
- Hak publikasi atas semua materi informasi yang tercantum dalam situs jurnal ini dipegang oleh dewan redaksi/editor dengan sepengetahuan penulis. Pengelola Jurnal akan menjunjung tinggi hak moral penulis.
- Aspek legal formal terhadap akses setiap informasi dan artikel yang tercantum dalam situs jurnal ini mengacu pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti bahwa hanya dengan izin penulis, informasi dan artikel Jurnal BACA dapat didistribusikan ke pihak lain dengan tanpa merubah bentuk aslinya untuk tujuan non-komersial.
- Setiap terbitan Populis Jurnal Sosial dan Humaniora, baik cetak maupun elektronik, bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, penerbit atau pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembaca atau pengakses.
