Demokrasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi

Abstract

The end of President Suharto's rule in 1998 marked the beginning of a new era in Indonesia's political history. After being controlled by the authoritarian regime of Suharto, a new phase known as reform began to emerge with democracy as its main idea. This era is also known as the initial phase of open democracy with expanded decentralization. However, in the current reform era, problems of democracy have re-emerged. This can be seen in almost every political event, both on a national and regional scale. This means that even though the faucet of democracy has been opened, in substance the democratic process has not been fully realized. In this study, descriptive research methods were used as an effort to describe and interpret democracy and problems of political development in the reform era, including situations and conditions with existing relationships, opinions that developed, consequences or effects that occurred and so on. From the results of the analysis, a simple conclusion can be drawn that the democratic political system in Indonesia has developed over time. However, what needs to be considered in the future is to realize a substantive democracy, where democracy does not provide space for every ruler to abuse power, both in the process of seizing power and in order to maintain power. This is also in line with political and democratic education for the people, so that there will be a much better acceleration of the democratization process.

Berakhirnya pemerintahan Presiden Suharto pada tahun 1998 menandai dimulainya era baru dalam sejarah politik di Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Suharto, fase baru yang dikenal dengan reformasi mulai tampil dengan demokrasi sebagai gagasan utamanya. Era ini dikenal juga sebagai fase awal dimulainya demokrasi yang terbuka dengan desentralisasi yang semakin diperluas. Namun di era reformasi sekarang ini, permasalahan-permasalahan demokrasi kembali muncul. Hal ini bisa dilihat di hampir setiap perhelatan politik, baik skala nasional maupun daerah.  Artinya, meskipun keran demokrasi telah dibuka, namun secara substansi proses demokrasi belum dapat diwujudkan secara maksimal. Pada penelitian ini, metode penelitian deskriptif digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan tentang demokrasi dan masalah-masalah pembangunan politik di era reformasi, mencakup situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya. Dari hasil analisa, dapat diambil suatu kesimpulan sederhana bahwa sistem politik demokrasi di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu. Namun hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah mewujudkan demokrasi yang substansi, di mana demokrasi tidak memberikan ruang bagi setiap penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan, baik dalam proses merebut kekuasaan maupun dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Hal tersebut juga berbanding searah dengan pendidikan politik dan demokrasi terhadap rakyat, sehingga akan terjadi percepatan proses demokratisasi yang jauh lebih baik.