Studi Kritis atas Pemikiran Notonagoro tentang Pancasila sebagai Dasar Negara

Abstract

Notonagoro is a Pancasila thinker who has initiated a scientific approach in studying Pancasila. The scientific approach in question is the formulation of the legal philosophy of Pancasila and the human philosophy of Pancasila. The legal philosophy of Pancasila refers to the idea of the Preamble to the 1945 Constitution as a Staatfundamentalnorm that cannot be changed by legal procedures. While the human philosophy of Pancasila refers to the formulation of the essence (core-content-absolute) of Pancasila, namely human monodualism as a source for the unity of the Pancasila precepts (Eka-Pancasila). This critical study aims to criticize some of the weaknesses and inconsistencies in Notonagoro's thought with the aim of clarifying things that are formulated incorrectly, using the method of comparison of character thoughts carried out from literature studies, document studies, and archives needed to criticize Notonagoro's construction of thoughts and ways of thinking about Pancasila and at the same time see its relevance in the current era. The theory used in this writing is as stated by David Bourchier (2007) in the New Order Version of Pancasila, regarding the purification of Pancasila, that the concept of Pancasila of the New Order era was developed with purer claims than the concept of Pancasila of the Old Order era. The results of this literature study show that Notonagoro's thoughts on the history of the birth of Pancasila have inconsistencies. In the era before the New Order (namely the era of Western-style Parliamentary Democracy (3 November 1959 – 5 July 1959 / Presidential Decree and the era of Guided Democracy (5 July 1959 – 12 March 1967) Notonagoro claimed Sukarno as the creator (material-dimension) of Pancasila. While in the New Order era, Notonagoro removed Sukarno from all his explanations regarding the history of the formation of Pancasila. Thus, a critical approach to Notonagoro's thinking and way of thinking is needed which becomes legitimacy for the development of Pancasila discourse in the New Order era and its current relevance to the ideological and political conditions of the nation and Indonesian statehood in the form of liberalization of understanding and awareness of the ideology of Pancasila after the 1998 Reformation.

Abstrak

Notonagoro merupakan pemikir Pancasila yang telah mengawali pendekatan ilmiah dalam mempelajari Pancasila. Pendekatan ilmiah yang dimaksud adalah perumusan filsafat hukum Pancasila dan filsafat manusia Pancasila. Filsafat hukum Pancasila mengacu pada gagasan tentang Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara (Staatfundamentalnorm) yang tidak bisa diubah oleh prosedur hukum. Sedangkan filsafat manusia Pancasila mengacu pada perumusan hakikat (inti-isi-mutlak) Pancasila, yakni monodualisme manusia sebagai sumber bagi kesatuan sila-sila Pancasila (Eka-Pancasila). Studi kritis ini bertujuan untuk mengkritik terhadap beberapa kelemahan dan inkonsistensi atas pemikiran Notonagoro dengan tujuan menjernihkan hal-hal yang dirumuskan secara kurang tepat, dengan menggunakan metode perbandingan pemikiran tokoh yang dilakukan dari studi pustaka, studi dokumen, dan arsip yang diperlukan untuk mengkritisi konstruksi pemikiran dan cara berpikir Notonagoro tentang Pancasila dan sekaligus melihat relevansinya pada era kini. Teori yang digunakan dalam penulisan ini sebagaimana dinyatakan oleh David Bourchier (2007) dalam Pancasila versi Orde Baru, mengenai purifikasi terhadap Pancasila, bahwa dikembangkannya konsep Pancasila era Orde baru dengan klaim lebih murni dibandingkan dengan konsep Pancasila era Orde Lama. Hasil studi pustaka ini memperlihatkan, bahwa pemikirann Notonagoro tentang sejarah kelahiran Pancasila, memiliki

inkonsistensi. Di era sebelum Orde Baru (yakni era Demokrasi Parlementer ala Barat 3 November 1959 – 5 Juli 1959/Dekrit Presiden dan era Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-12 Maret 1967) Notonagoro mendaulat Soekarno sebagai pencipta (dimensi-material) Pancasila. Sedangkan di era Orde Baru, Notonagoro menghapus Soekarno dari semua penjelasannya mengenai sejarah pembentukan Pancasila. Dengan demikian, diperlukan pendekatan kritis terhadap pemikiran dan cara berpikir Notonagoro yang menjadi legitimasi bagi pengembangan wacana Pancasila di era Orde Baru dan relevansinya saat ini dengan kondisi ideologis dan politik bangsa serta kenegaraan Indonesia berupa liberalisasi pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila pasca Reformasi 1998.