Memahami Sistem Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang dalam Perspektif Teori Gabriel Almond dan David Easton
DOI:
https://doi.org/10.47313/pjsh.v9i2.3920Abstract
Abstract
This study aims to analyze the political system of the Kasepuhan Cisungsang indigenous community using the political system theory of Gabriel Almond and David Easton as the basis for analysis. The focus of the study is to understand how the political system of the Kasepuhan Cisungsang indigenous community functions as a political entity that regulates internal interactions and adapts to external problems such as modernization and state policies. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods carried out through semi-structured interviews with important informants, policy document analysis and participant observation. In the Cisungsang indigenous community, there is a political system formed through a customary deliberation forum where various components such as customary leaders, customary officials, customary shamans, and rendangan work together to create policies and collective actions. The results of the study indicate that the Cisungsang customary political system has the characteristics of strong local authority with organized structural elements. In addition, it is able to bridge the relationship between indigenous communities and the government through the mechanism of interest articulation. The novelty of this study lies in the identification of the strategic role of kasepuhan as a political bridge between local traditions and modern needs, as well as an in-depth analysis of the relevance of customary power in the national political system. This study provides new insights into the dynamics of indigenous community politics as an integral part of political development in Indonesia.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dengan menggunakan teori sistem politik Gabriel Almond dan David Easton sebagai landasan analisis. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang berfungsi sebagai entitas politik yang mengatur interaksi internal dan beradaptasi dengan masalah eksternal seperti modernisasi dan kebijakan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan penting, analisis dokumen kebijakan dan observasi partisipatif. Di dalam masyarakat adat Cisungsang, terdapat sistem politik yang dibentuk melalui forum musyawarah adat di mana berbagai komponen seperti kepala adat, perangkat adat, dukun adat, dan rendangan bekerja sama untuk membuat kebijakan dan tindakan kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem politik adat Cisungsang memiliki karakteristik otoritas lokal yang kuat dengan elemen-elemen struktural yang terorganisir. Selain itu, ia mampu menjembatani hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah melalui mekanisme artikulasi kepentingan. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi peran strategis kasepuhan sebagai jembatan politik antara tradisi lokal dan kebutuhan modern, serta analisis mendalam tentang relevansi kekuasaan adat dalam sistem politik nasional. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang dinamika politik masyarakat adat sebagai bagian integral dari pembangunan politik di Indonesia.
References
Almond, Gabriel A.dan Sidney Verba. (1984). Budaya Politik: Tingkah Laku Politik Dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta: Bina Aksara
G. Almond, G.B Powell, R. Dalton & K. Strøm. (2009). Comparative Politics Today: A World View, 9 th edn, Person Longman, New York
Haryanto. (2017). Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta, Indonesia: Research Center for Politics and Government (PolGov)
Mahpudin (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih. Jurnal Ilmu Politik Vol.x No.x; Hal 113 – 128
Malik, Abdul. (2016). Berjuang Menegakan Eksistensi: Komunikasi Politik Mayarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul, Biro Humas Dan Protokoler Provinsi Banten
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015.
Winarno, Budi. (2007). Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Yogyakarta: Medpress
Downloads
Published
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
- Hak publikasi atas semua materi informasi yang tercantum dalam situs jurnal ini dipegang oleh dewan redaksi/editor dengan sepengetahuan penulis. Pengelola Jurnal akan menjunjung tinggi hak moral penulis.
- Aspek legal formal terhadap akses setiap informasi dan artikel yang tercantum dalam situs jurnal ini mengacu pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti bahwa hanya dengan izin penulis, informasi dan artikel Jurnal BACA dapat didistribusikan ke pihak lain dengan tanpa merubah bentuk aslinya untuk tujuan non-komersial.
- Setiap terbitan Populis Jurnal Sosial dan Humaniora, baik cetak maupun elektronik, bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, penerbit atau pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembaca atau pengakses.