Paradoks Kebijakan Redistribusi Tanah dalam Agenda Reforma Agraria Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2019–2024

Abstract

Secara konseptual, reforma agraria merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengoreksi konsentrasi, penguasaan, dan pemilikan atas tanah. Redistribusi tanah menjadi pilar utama untuk mengubah struktur atas kepemilikan tanah. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menjadi panduan dasar pengoperasian reforma agraria yang mendorong redistribusi sebagai pilar transformasi struktural. Namun dalam realitasnya kebijakan ini kerap berbenturan dengan kepentingan pembangunan, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan redistribusi tanah dalam program reforma agraria pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif sebagai kerangka metodologis untuk mengkaji fenomena secara mendalam dan kontekstual. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta telaah kritis terhadap berbagai dokumen, termasuk regulasi perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, dan publikasi lembaga swadaya masyarakat yang memiliki relevansi substantif dengan fokus penelitian. Penelitian ini melahirkan fakta bahwa kebijakan redistribusi tanah era Presiden Joko Widodo yang sudah terlembagakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengalami degradasi implementasi, dengan kebijakan agraria didominasi oleh pembagian sertifikat atau legalisasi aset dibanding mereformasi struktur kepemilikan atas tanah melalui redistribusi.

Abstract

Conceptually, agrarian reform is a policy instrument aimed at correcting the concentration, control, and ownership of land. Land redistribution is a key pillar for transforming the structure of land ownership. The 1960 Basic Agrarian Law serves as the fundamental guideline for implementing agrarian reform, promoting redistribution as a pillar of structural transformation. However, in reality, this policy often conflicts with the interests of development, investment, and economic growth. This study examines the implementation of land redistribution in the agrarian reform program of President Joko Widodo’s administration for the 2019-2024 term, taking into account social, economic, and political aspects. This study employs a qualitative-descriptive approach as its methodological framework to examine the phenomenon in depth and within its context. Data collection was conducted through a systematic literature review, in-depth interviews with key informants, and a critical analysis of various documents, including legislation, official government reports, and publications by non-governmental organizations that are substantively relevant to the research focus. This study reveals that the land redistribution policy of President Joko Widodo’s administration which has been institutionalized in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) has experienced a decline in implementation, with agrarian policy being dominated by the distribution of certificates or the legalization of assets rather than reforming land ownership structures through redistribution.