PANCASILA SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH DALAM HIMPITAN AMBIGUITAS POLITIK DAN URGENSI USWAH POLITIK

Authors

  • Ian Zulfikar Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nasional
  • Ma'mun Murod Al-Barbasy Program Studi Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.696

Keywords:

pancasila, revolusi mental, ambiguitas politik, uswah politik, urgensi uswah politik

Abstract

Perdebatan Pancasila sebagai ideologi negara mengiringi perjalanan panjang bangsa Indonesia. Muhammadiyah menawarkan rumusan baru terkait Pancasila dengan menyebutnya sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu negara konsensus dan negara kesaksian. Penyebutan Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah merupakan penegasan untuk memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Realitas politik menjadi begitu pragmatis lantaran moralitas politik yang “mendua” (ambigu). Lebih menyedihkan lagi, perilaku politik amoral dan lekat dengan abuse of power justru dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai kedok atau tameng berlindung. Revolusi mental menghendaki adanya perubahan mendasar yang melibatkan revolusi material, mental kultural, dan political. Dasar dan haluan revolusi mental ini adalah nilai Pancasila, terutama yang terdapat dalam sila pertama, kedua, dan ketiga.Yang paling penting dalam melakukan Revolusi Mental adalah perlunya keteladanan (uswah) politik. Uswah memberikan banyak keteladanan dalam beragama, keteladanan dalam hal integritas moral, yang termasuk di dalamnya adalah keteladanan dalam menjalin relasi dengan kekuasaan.

References

Harun, Lukman. (1986). Muhammadiyah dan Asas Pancasila. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hidayat, Syamsul. (2016). Negara Pancasila Sebagai Darul ‘Ahdi Wa Al-Syahadah: Wawasan dan Kontribusi Muhammadiyah Bagi NKRI, dalam Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah Tajdida. Volume 14 Nomor 1 Juni hal. 12-17.

Latif, Yudi. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Magnis-Suseno, Franz. (1993). Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia.

Martahan Sitompul, Einar. (1989). NU dan Pancasila. Jakarta: Sinar Harapan.

Murod Al-Barbasy, Ma’mun. (2016). Islam dan Negara: Studi Kasus Perumusan Perda Nomor 12 Tahun 1999 Kota Tasikmalaya dan Peran Politik Muhammadiyah dan NU. dalam Disertasi, Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Murod Al-Barbasy, Ma’mun. (2014). Moral Politik yang Ambigu. dalam Koran Sindo, 11 November.

Murod Al-Barbasy, Ma’mun, et. al. (2014). Radikalisasi Pancasila: Merekatkan Kebhinnekaan Bangsa dan Membendung Radikalisme Agama. Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI.

Murod Al-Barbasy, Ma’mun. (2018). Politik Perda Syariat: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Pasha, Musthafa Kamal, Adabi Darban. (2000). Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam: dalam Perspektif Historis dan Ideologis. Yogyakarta: LPPI UMY, hal. 305-322.

Pulungan, J Suyuthi. (1995). Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: Radjawali Press.

Surbakti, Ramlan. (1994). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo

Toha, Miftah. (2003). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta : Radja Grafindo Persada.

Wirjosanjojo, Sukiman. (1982). Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimejo. Jakarta: Bulan Bintang.

Zuhri, Saifuddin. (1987). Berangkat Dari Pesantren. Jakarta : Gunung Agung.

Downloads

Published

2021-03-14

Issue

Section

Articles