KONFLIK POLITIK ANTARA GUBERNUR DAN DPRD DKI JAKARTA DALAM PROSES PENETAPAN APBD 2015
DOI:
https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.698Keywords:
konflik politik, hubungan kepala daerah, dprd, apbd, dki jakartaAbstract
Dalam penyelenggaraan sistem otonomi daerah dan desentralisasi, diskursus tentang pola relasi kekuasaan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi kajian menarik. Hal ini mengingat dalam prakteknya, pasang surut hubungan Kepala Daerah dan DPRD dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang di daerah, seperti halnya yang terjadi dalam konflik Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Penetapan APBD Tahun 2015. Konflik antara Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama dan DPRD menarik untuk diteliti tidak hanya banyak menyita perhatian publik, namun yang lebih penting kasus ini merupakan preseden buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beranjak dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Dalam Penetapan APBD Tahun 2015, serta untuk memahami pola yang digunakan dalam penyelesaian konflik politik antara Gubernur DPRD DKI Jakarta Dalam Penetapan APBD Tahun 2015. Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, teori yang digunakan menggunakan teori yang dikemukakan Paul M. Collier yang menyebutkan bahwa secara garis besar konflik politik disebabkan oleh dua hal, yakni karena perbedaan kepentingan, dan perebutan sumber daya (resources) yang langka atau sangat terbatas. Sedangkan teori penyelesaian konflik politik yang digunakan teori yang dikemukakan Simon Fisher, yang menyebutkan pola penyelesaian konflik terbagi menjadi tiga cara, yakni negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus (case study). Dari hasil temuan penelitian menyebutkan bahwa faktor utama penyebab konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam penetapan APBD tahun 2015 adalah faktor pemerintahan daerah yang terbelah (divided local government), dan faktor perbedaan kepentingan politik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta akhirnya menemukan titik temu setelah melalui proses panjang dalam upaya penyelesaiannya. Pola penyelesaian konflik yang digunakan adalah pendekatan mediasi, dengan mengikutsertakan Kementeriaan Dalam Negeri RI dalam penyelesaian konflik tersebut, untuk menemukan titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
References
Abdul Wahab, Solichin. (1990). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara,
Rineka Cipta, Jakarta
Ali, Riaz. (2006). Bangladesh in 2005 Standing at a Crossroads. Asian Survey 2006, 46 (1): 107-113.
Amal, Ichlasul. (2000). (ed). Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Cetakan ketiga. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya.
Amal, Ichlasul. (1996).Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Cetakan kedua. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, 1996.
Asshiddiqie, Jimly. (2000). Kapita Selekta Teori Hukum; Kumpulan Tulisan Tersebar Jimly Asshiddiqie. Jakarta: FH UI.
Bottomore, TB. (2006). Elite dan Masyarakat, diterjemahkan oleh Abdul Haris. Jakarta: Akbar Tandjung Institute.
Bottomore, Tom et al. (1979). Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosphy. Victoria: Penguin Books.
Budiardjo, Miriam. (1991). Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
Budiardjo, Miriam. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Buzan, Barry. (1998). Security: a New Framework for Analysis. United States of America: Lynne Rienner Publisher, Inc.
Creswell, W.J. (2010). Reseach Design Qualitative and Quantitative Approach.
Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Collier, Paul M. (2003). Natural Resources, Development and Conflict: Channels of causation and Policy Interventions. World Bank.
Dahrendorf, Ralf. (1986). Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri. Terjemahan Ali Mandan. Jakarta: Rajawali.
Dwipayana, Ari. (2005). Teori Politik. Yogyakarta: PLOD-UGM.
Eriyanto. (2007). Pilkada dan Pemerintahan Yang Terbelah (Divided Government). Lingkaran Survei Indonesia, Edisi 07.
Fisher, Simon dan SN. Kartikasari. (2001). Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak. Jakarta: The British Council.
Haryanto. (1990). Elit, Massa dan Konflik. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi sosial UGM.
Haryanto. (2005). Kekuasaan Elite: Suatu Bahasan Pengantar, Yogyakarta: PLOD UGM.
Hermawan, Yulius P. (2007). Transformas(i dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Islamy, Irfan. (1997). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.
Bina Aksara: Jakarta.
Kantaprawira, Rusadi. (2004). Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Al Gesindo.
LaPorte, T., & Keller, A. (1996). Assuring Institutional Constancy: Requisite for Managing Long-Lived Hazards. Public Administration Review, 56(6), 535-544. doi:10.2307/977252
Keller, Suzanne. (1995). Penguasa dan Kelompok Elite : Peranan Elite–Penentu dalam Masyarakat Modern. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Lasswell, Harold D. (1950). A Study of Power. New York: Free Press.
Magnus, Oberg and Strom Kaare (ed.). (2008). Resources, Governance and Civil Conflict. London: Routledge and New York: Taylor & Francis Group.
Mas’oed, Mochtar dan Colin Mac Andrews. (2006). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Mashad, Dhurorudin. (2005). Konflik Elite Politik Di Pedesaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
Marbun, B.N. (1985). Manajemen dan Kewirausahaan Jepang. Jakarta: PT Gramedia.
Marbun, B.N. (2005). DPRD dan Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Harapan. Online Access: http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=21428
Michels, Robert. (1984). Partai politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi. Jakarta: CV Rajawali.
Migdal, Joel. (2001). State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge University Press.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Mulyana, Deddy.2002 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya
Nurcholis, Hanif. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Gransindo.
Parsons, Talcott. (1957). The Distribution of Power in American Society. World Politics.
Prihatmoko, Joko J. (2008). Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rauf, Maswadi. (2001). Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajakan Teoritis. Jakarta: UI Press.
Ross, Marc Howard. (1993). The Management of Conflict: Interpretations and Interests in Comparative Perspective. Yale University Press.
Sanit, Arbi. (1985). Perwakilan Politik Di Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
Sarundajang, S.H. (2004). Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
Surbakti, Ramlan. (1999). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
Sidel, J. (1999). Capital, Coercion, And Crime: Bossism in Philippines. Stanford University Press.
Soekanto, Soerjono. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif,
dan R&D. Bandung: Alfabeta
Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
Targonski, Rosalei ed. (2002). Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat, diterj. Sumantri AR. Dkk, Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Osborne, David dan Ted Gaebler. (1992). Reinventing Government: How the
Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, diterjemahkan oleh Abdul Rosyid.1996. Mewirausahakan Birokrasi: Mentransformasikan
Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik. Jakarta: Pustaka Binaman
Pressido.
Varma, SP. (1990). Teori Politik Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Wahab, Solichin Abdul. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Jakarta: Rienika Cipta.
Varma, SP. (2001). Teori Politik Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Weber, Max. (1946). Essay in Sociology, diterjemahkan oleh H.H. Gerth dan C. Wright. New York: Oxford University Press.
Weber, Max. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons, disunting dan diberi pendahuluan oleh Talcott Parsons, The Free Press of Glencoe.
Downloads
Published
Issue
Section
License
- Hak publikasi atas semua materi informasi yang tercantum dalam situs jurnal ini dipegang oleh dewan redaksi/editor dengan sepengetahuan penulis. Pengelola Jurnal akan menjunjung tinggi hak moral penulis.
- Aspek legal formal terhadap akses setiap informasi dan artikel yang tercantum dalam situs jurnal ini mengacu pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti bahwa hanya dengan izin penulis, informasi dan artikel Jurnal BACA dapat didistribusikan ke pihak lain dengan tanpa merubah bentuk aslinya untuk tujuan non-komersial.
- Setiap terbitan Populis Jurnal Sosial dan Humaniora, baik cetak maupun elektronik, bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, penerbit atau pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembaca atau pengakses.
